• Monday, 23 April 2018
  • Berdirinya Banten


    Pada tahun 1953, untuk pertama kalinya dimunculkan keinginan masyarakat Banten untuk meningkatkan status wilayahnya dari Karesidenan menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari Jawa Barat. Keinginan ini muncul berkaitan dengan diberikannya status Daerah Istimewa Yogyakarta dan munculnya tuntutan yang sama dari Aceh. Masyarakat Banten merasa bahwa Banten juga memiliki keistimewaan, yaitu tidak pernah menyerah kepada Belanda, pernah berdiri sendiri karena diblokade Belanda sampai mengeluarkan mata uang sendiri pada tahun 1949 ( Michrob dan Chudari, 1993 : 284). Hanya saja keinginan ini tidak dapat tanggapan serius.

    Dengan diberlakukannya Demokrasi Terpimpin dan dibentuknya pemerintah dan parlemen baru di tingkat pusat, kehidupan politik di Jawa Barat pun disesuaikan dengan kehidupan politik di tingkat pusat Dalam bidang pemerintahan, dibentuk lembaga pemerintahan baru yang sisesuaikan dengan konsep Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu, di Jawa Barat dikenal dua macam pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/ kotamadya .

    Kedua macam pemerintahan daerah itu adalah Pemerintahan Daerah Gaya Baru dan Pemerintahan daerah Gotong Royong ( Pikiran Rakjat, 28 Maret 1960). Pemerintahan Daerah Gaya Baru dibentuk atas dasar Penpres No.6 tahun 1959 yang berlangsung dari tanggal 20 Oktober 1959 sampai tanggal 10 Desember 1960. Pemerintahan Daerah ini tersususn atas badan eksekutif dan legislatif. Badan eksekutif terdiri dari gubernur yang di bantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH). Menurut ketentuannya, gubernur dibantu oleh enam orang anggota BPH, tetapi sampai akhir Pemerintahan Daerah gaya Baru anggota BHP hanya tiga orang, yaitu satu orang wakil dari Partai Komunis Indonesia (PKI), satu orang wakil dari Nahdlatul Ulama (NU), dan satu orang wakil dari Murba. Dua orang wakil dari Masyumi dan satu orang wakil dari PNI menolak untuk diangkat sebagai anggota BPH karena mereka tidak dapat melepaskan keanggotaan dari partainya masing-masing. Disamping itu, selain sebagai kepala daerah, gubernur juga bertindak sebagai Ketua Badan Legislatif (Ketua DPRD Gaya baru) . DPRD gaya Baru beranggotakan 75 orang yang tersusun dari partai-partai politik dan golongan fungsional (Suwardi dan Djayasoempena,1965:14-15). Setelah pembentukan DPR Gotong royong di tingkat pusat, di Jawa Barat pun terjadi perubahan dalam pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah Gaya Baru diganti dengan Pemerintahan daerah Gotong-Royong dibentuk atas dasar Penpres No.5 tahun 1960. Bentuk pemerintahan tersebut berlangsung sejak tanggal 10 Desember 1960 dan tersusun atas Badan Eksekutif dan Badan Legislatif. Badan Eksekutif terdiri atas Gubernur dengan dibantu oleh Anggota Badan Pemerintahan harian (BPH). Badan Legislatif adalah DPRD Gotong Royong dengan Gubernur sebagai Ketua. Berdasarkan ketentuan, DPRD Gotong Royong terdiri dari 75 kursi, namun tiga kursi tidak diisi karena partai-partai politik yang akan memduduki tiga kursi tidak diakui oleh pemerintah, sehingga jumlahnya hanya 72 orang.

    Ketiga partai politik yang kemudian tidak diakui oleh pemerintah itu adalah PRIM, PRN, dan Partai Buruh. Komposisi anggota DPRD Gotong Royong terdiri dari wakil partai politik dan wakil golongan karya (Suwandi dan Djajasoempoena,1965:15-16). Pada tahun 1963, Bupati Serang Gogo sandjadirdja, mengadakan acara halal bilhalal dengan tokoh-tokoh masyarakat Banten di Pendopo Kabupaten Serang. tokoh-tokoh yang datang bukan hanya dari Banten, tetapi juga dari daerah Jasinga-Bogor. Setelah acara halal-bilhalal usai, dilanjutkan dengan rapat. Dalam rapat itulah untuk pertama kalinya dicetuskan gagasan tentang perlunya keresidenan Banten menjadi propinsi sendiri. Gagasan itu kemudian diwujudkan dengan membentuk panitia “Pembentukan Propinsi Banten (PPB). Panitia ini diketuai oleh Bupati Serang sendiri dengan pengurus yang mewakili partai-partai yang ada. Pada mulanya, unsur partai Komunis Indonesia (PKI) tidak bersedia ikut, tetapi karena poros nasakom (Nasional, agama, komunis) dijadikan acuan politik nasional, Panitia Propinsi Banten menawarkan unsur PKI untuk dduduk dalam kepanitiaan. Akhirnya terbentuk Panitia Propinsi Banten dengan susunan sebagai berikut :

    Ketua : Gogo Sandjadirdja (PSII)

     

    Wakil Ketua : Ayip Djuhri (NU/Front Nasional), Entol masyur (PNI/Front Nasional), Sukra (PKI/Front Nasional).

    Anggota : M. Sanusi (PSII/Front Nasional), Toha (PKI/Anggota DPR-GR Serang), Tb. Suhari Chatib (PSII) (Qorny dalam Mansur, 2001:88).

    Panitia ini kemudian mengadakan rapat akbar di Alun-alun Serang, ternyata gagasan untuk membentuk Propinsi Banten mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.Hal itu dapat dipahami karena pada waktu itu posisi politisi sipil masih kuat, maka dalam waktu yang relatif singkat gerakan ini secara horisontal mendapat dukungan luas baik dari kalangan ormas, dan juga dukungan vertikal dari kalangan eksekutif dan legislatif se-wilayah Banten. Pada tahun 1964, panitia ini menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Mendagri menyatakan bahwa masyarakat Banten tidak perlu menuntut agar Banten menjadi Propinsi karena sudah ada pemikiran dari Pemerintah Pusat yang ingin memeberikan sesuatu kepada rakyat Banten.

    Pemerintah Pusat merasa berhutang budi pada rakyat Banten yang telah berjasa bukan saja pada tahun 1945 tetapi sebelumnya Banten telah bergerak menentang penjajah Belanda. Hanya, menurut Mendagri perlu sabar menunggu kesepakatan dengan DCI (Daerah Chusus Ibukota) Jakarta yang merencanakan perluasan hingga Kabupaten Tangerang (Qorny dalam Mansur 2001:88). Gentur Mu’min, mantan wartawan Harian Duta Masyarakat yang terbit di Jakarta antara tahun 1964-1971, menceritakan bahwa sebenarnya pada tahun 1965 itu Banten “hampir resmi menjadi Propinsi”. Namun, karena terhjadi peristiwa G-30-S, hal itu tidak terlaksana. Ia menjelaskan bahwa panitia Propinsi banten telah mengadakan pertemuan dengan tim DPR-GR-RI, yang tidak dingta lagi oleh sumber tersebut tanggal dan harinya, hanya disebutkan pertemuan itu terjadi tahun 1965, bertempat di rumah H. Tb. Kaking (bendahara Panitia Propinsi Banten). Hadir dalam pertemuan tersebut adalah H. M. Gogo Rafiudin Sandjadirdja (Bupati Serang saati itu), H. Ayip Dzuhri (Anggota DPR-GR RI), dan beberapa tokoh masyarakat Banten, yang datang dari Jakarta dan Bandung. selanjutnya tim dari DPR- GR- RI itu ber-kunjung ke Jambi, Bengkulu, dan Lampung, yang sama seperti Banten, ingin memisahkan diri dari Propinsi induknya untuk menjadi Propinsi sendiri.

    Selanjutnya wartawan yang sudah sepuh itu, menjelaskan bahwa Mendagri Mayjen Sumarno sudah menyiapkan RUU Propinsi unruk daerah yang ingin menjadi Propinsi sendiri tersebut dan telah masuk ke DPR-GR-RI. Menurut H. Gentur Mu’min itu, berarti tidak lama lagi tempat daerah itu akan menjadi Propinsi sendiri (Mansur, 2001:101-102). Perkembangan gerakan yang tampaknya bakal berhasil itu dilihat oleh PKI sebagai peluang. DN. Aidit sebagai Ketua CC.PKI segera membentuk CDB (Central Distric Buerau). Organ setingkat Propinsi CDB PKI Propinsi Banten pimpinan Dachlan Rifa’i yang belakangan membentuk Dewan Revolusi Banten (Pola PKI). Namun, roda sejarah berbicara lain. Maksud DN. Aidiit tidak kesampaian di Banten, karena kemudian meletus peristiwa G-30-S. Markas CDB PKI pun hancur diamuk massa KAPPI dan KAMMI Konsulat Serang (keterangan H.Gentur Mu’min dalam Mansur, 2001:103). Pasca pembubabara PKI, Soeharto kemudian berupaya menata langkah-langkah lain yang memungkinkan tecapainya secara optimal “pasal-pasal” Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) serta tugas yang terkandung dalam Supersemar. Untuk itu, Soeharto kemudian melakukan aksi pembersihan terhadap orang-orang yang selama ini diduga terlibat atau mendukung G30SPKI, khusus-nya mereka yang ada di dalam Birokrasi Pemerintahan baik sipil maupun militer (Pusponegoero dan Notosusanto, 19939:414). Panitia Pembentukan Propinsi Banten yang telah dibentuk sejak tahun 1963, tidak luput dari usaha membersihkan dari dari Komunis. Maka unsur-unsur PKI pun dibubarkan dari panitia. Namun pihak yang berwenang agaknya tetap menaruh kecurigaan bahwa panitia telah ditunggangi PKI. Tuduhan itu tentu saja membuat panitia goyah, apalagi Pemerintah Pusat melalui Kop-Kamtib dan Laksus-nya berusaha melakukan pembersihan terus menerus. Oleh karena itu, panitia memilih untuk tidak aktif sementara. Meskipun demikian, panitia menyatakan secara tegas bahwa tidak benar panitia ditunggangi PKI dan menganggap bahwa hal itu merupakan fitnah yang sengaja ditiup-tiupkan oleh pihak-pihak yang tidak senang atas kemajuan Banten (H. Gentur Mu’min dalam Masnsur, 2001:102-103).

    Untuk menggalang kekuatan baru, panitia mulai melibatkan aktivis angkatan 66 di Jakarta dan Bandung yang berasal dari Banten. Kodam Siliwangi mencermati gerakan ini secara serius karena khawatir pembentukan Propinsi Banten akan dimanfaatkan oleh sisa-sisa PKI. Sekretaris Panitia Propinsi Banten, H. Rahmatullah Sidik menceritakan bahwa ia bersama Tubagus Kaking (Bendahara Panitia Propinsi Banten) selalu mendapat pengawasan ketat dari Kodim VI Siliwangi. Bahkan setelah itu, tidak sembarang orang mau menceritakan tentang rencana pembentukan Propinsi Banten karena merasa takut oleh aparat (Qorny, dalam Mansur, 2001:89; keterangan H. Rahmatullah Sidik, dalam Masur, 2001:104) Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pada tahun 1966 Mayor Jenderal Ibrahim Adjie, Pangdam Siliwangi, meresmikan Korem 064/Maulana Yusuf dengan misinya antara lain membendung gerakan Propinsi Banten. Gerakan pertama yang diagendakan Korem Maulana Yusuf adalah Operasi Bhakti Siliwangi secara besar-besaran yang ditingkat Kodam wakil Panglima Operasinya adalah Brigjen Priatna, orang Rangkasbitung yang pernah menjadi komandan kontingen Garuda II di Congo-Afrika (Qorny, dalam Mansur (Qorny dalam Mansur, 2001:102-103).

    Operasi Bhakti Siliwangi Korem Banten dilaksanakan di bawah Danrem Kolonel Senior Anwar Padmawijaya. Tokoh inilah yang menjadi Danrem pertama dan yang terlama membangun infrastruktur perekonomian Banten, sepeti membangun Gedung Pertemuan Umum Serang, merehabilitasi Pelabuhan Karangantu, merenovasi Mesjid Agung Banten, dan juga melakukan pembangunan Gedung IAIN Sunan Gunung Djati cabang Serang (kini STAIN Maulana Hasanudin), Bendungan Cicurug Malingping, Pemandian Batu Kuwung, dan lain-lainnya (Qorny dalam Mansur, 2001:89). Misi Kolonel Anwar berhasil berkat dukungan Pemda Kabupaten (Serang, Pandeglang dan Lebak). dengan usaha ini diharapkan tercipta suatu opini publik bahwa masalah pembentukan Propinsi bukan soal yang urgent. Sekalipun operasi terus berlanjut, namun tidak mengurangi semangat dan tekad para penggerak Propinsi Banten. Tercatat panitia berhasil mengundang tim peninjau lapangan dari DPRD-GR Tk.I Jabar pimpinan Kastura, tokoh operasi Jabar yang berasal dari Banten Kidul dan komisi B DPRD-GR pimpinan Brigjen (Pol). Domo Pranoto untuk mengadakan dialog dengan segenap tokoh politisi, tokoh masyarakat, ormas, dan pemuda (angkatan 66) Banten (Qorny dalam Mansur, 2001:89).

    Panitia Propinsi Banten pada tanggal 21 April 1967, merumuskan “Kebulatan Tekad Panitia Propinsi Banten”. Isinya diawali dengan muqaddimah yang berisi landasan Idiil dan Landasan hukum untuk berdirinya Propinsi Banten. Selanjutnya dikemukakan dua syarat untuk menjadi Propinsi yaitu syarat subjektif yakni hasrat atau kemauan rakyat Banten untuk menjadikan daerahnya sebagai Propinsi dan syarat objektif yaitu adanya Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebuah Propinsi. Dalam surat kebulatan tekad itu, diuraikan tentang SDA dan SDM yang dimiliki Banten. Menyangkut SDA, dijelaskan bahwa hasil pertanian berupa padi dan palawija memadai dan bisa menjadi surplus apabila diterapkan teknologi tepat guna, di Banten juga ada perkebunan karet, kelapa, cengkeh, lada, panilli, melinjo (Banten daerah penghasil emping yang penting), dan buah-buahan). Perikanan laut juga sangat signifikan karena 75 % daerah Banten dikelilingi laut. SDA yang juga menjanjikan ialah pertambangan, berupa tambang emas di CIkotok, bijih besi di Cikurut, bahan semen di Anyer, belerang di Walantaka dan Padarincang, bahan Mika di Bojong, intan di Cibaliung, batubara di Gunung Kencana, Gunung Madur dan lain-lain.Selain itu, Banten juga memiliki aset pariwisata, pantai yang indah, cagar alam Ujung Kulon dan peninggalan sejarah dan kebudayaan yang pernah mengalami kejayaan pada masa lalu. Direncanakan pula bahwa Propinsi Banten nanti akan terdiri atas 7 Kabupaten yaitu, Serang, Pandeglang, Lebak, Ujung Kulon, Cilangkahan, Tangerang dan Jasinga. Serta 2 Kota Praja yaitu Kota Praja Banten dan Kota Praja Cilegon dengan jumlah penduduk pada tahun 1967 sekitar empat juta orang (isi “Kebulatan Tekad seutuhnya dapat dibaca dalam Mansur, 2001:107-114).

    Dipihak lain, Kodim Siliwangi melakukan tindakan represif, dengan melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap beberapa orang aktivis Propinsi Banten pada tahun 1967. Mereka adalah Moch. Sanusi, tokoh PSII yang jabatannya sebagai Ketua DPRD-GR Tk.II Serang, Tb. Kaking (Pejuang 45 yang sukses dalam bisnis beras serta Rachmatullah Sidik, Pendidik Aktivis Sekber Golkar Serang. Penahanan Moch. Sanusi dilakukan dalam kaitan dengan saudara sepupunya yaitu Ajun Komisaris Polisi Atje Chutbi (BPH Kabupaten Serang) yang diduga terlibat dalam Dewan Revolusi (Pola PKI) Banten. Kebetulan pula, puteranya yang bernama Chutbi maupun Cholid bukan termasuk pengurus atau aktivis Propinsi Banten. Secara berlebihan, Pangdam Siliwangi, Mayjen H.R. Dharsono membuat pernyataaan yang dikutip harian Pikiran Rakyat yang intinya menuding gerakan ini sebagai pola PKI (isi surat kepada DPR-GR-RI dan RUU Propinsi Banten dapat dibaca dalam Mansur, 2001:116-121).

    Uwes Qorny, menyatakan bahwa pada tahun 1968, ketika ia menjadi pimpinan KAPPI daerah jawa Barat merencanakan akan menyelenggarakan rapat pimpinan KAPPI se-Jawa Barat di Serang. Ia didatangi 3 orang utusan KAPPI Pusat yang terdiri dari unsur IPNU (Partai NU), IPM (Muhamadiyah), SEPMI (PSII). Mereka menanyakan tentang acara rapat apakah akan membahas issue Propinsi Banten. Pertanyaan itu mengundang keheranan di benak Uwes, mengingat masalah Provinsi Banten tidak terpikirkan untuk dibawa ke dalam rapat KAPPI yang berskala nasional sehingga ia balik bertanya kepada para utusan itu apa latar belakang pertanyaan itu. Mereka membuka kartu, bahwa mereka membawa pesan Brigjen Ali Moertopo, Aspri (Asisten Pribadi) Politik Presiden Soeharto, yang sangat berpengaruh serta Komandan Opsus (Operasi Khusus). Secara persuasif Brigjen Ali Moertopo menyampaikan pesan Ali Moertopo kepada Uwes agar KAPPI Jabar tidak membahas Provinsi Banten demi keutuhan KAPPI dan tidak memecah belah KAPPI Banten dan KAPPI Priangan. Kemudian pada tahun 1970, Gubernur Jabar melalui Kepala DIrektorat Khusus Propinsi Jawa Barat Kolonel Abdullah Prawirakusumah bersama para tokoh masyarakat dan mahasiswa Banten di Bandung melakukan penggalangan pendekatan dengan segenap komponen di Banten (isi surat kepada DPR-GR-RI dan RUU Provinsi Banten dapat dibaca dalam Mansur, 2001:90). Sementara itu Ali Moertopo mengirim Muhamad Danu Hasan, mantan Panglima DI/TII Jabar yang digunakan Opsus. Dengan demikian telah berlangsung Operasi Penggalangan Bersama yang dilakukan oleh Pusat dan Gubernur Jawa Barat untuk mencari titik temu antara dua keinginan yang berbeda dalam amsalah Provinsi Banten (isi surat kepada DPR-GR-RI dan RUU Provinsi Banten dapat dibaca dalam Mansur, 2001:90).

    Tim Kolonel Abdullah berhasil membuat semacam konsensus dengan rakyat Banten melalui keputusan DPRD-GR se-wilayah Banten yang menandaskan bahwa secara substanstif tuntutan Propvinsi Banten merupakan hak dan asiprasi rakyat namun waktunya dianggap belum tepat. Meskipun hal ini dianggap menutup harapan untuk terwujudnya Provinsi Banten, pada tanggal 24 Agustus 1970, 27 anggota DPR-GR dengan juru bicara Bustaman,SH, mengajukan usul inisiatif membuat RUU pembentukan Provinsi Banten (isi surat kepada DPR-GR-RI dan RUU Provinsi Banten dapat dibaca dalam Mansur, 2001:91). Usul itu tidak sempat disidangkan karena banyaknya hambatan antara lain Gubernur Solichin.GP. Tidak siap melepas Banten dan Pemerintah Pusat tidak memberikan lampu hijau. Sementara itu rekomendasi DPR-GR-RI tk.I Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya kepada Pusat.

    Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 1970 diadakan Sidang Pleno Musyawarah Besar Masyarakat Banten untuk mensyahkan Presidium Panitia Pusat Provinsi Banten, duduk sebagai Ketua Penasihat Tb. Bachtiar Rifa’i, dengan Ketua Ayip Abdurachman an Sekretaris Achmad Nurjani. Duduk pula sebagai anggota : Uwes Qorny, yang 30 tahun kemudian kembali menggelar keinginan masyarakat Banten untuk mendirikan Provinsi sendiri. Selain itu, ada juga Ekky Syahrudin, Hasan Alaydrus, yang juga ikut andil dalam era reformasi nanti (Supandri, 2002:32-33). Ada satu hal yang membanggakan masyarakat Banten pada tahun 1970 ini, Sultan Ageng Tirtayasa diangkat sebagai Pahlawan Nasional melalui Kepres No.45/TK/1970. Yang tidak menggembirakan DPR-GR hasil Pemilu 1971 ternyata tidak mengagendakan RUU Porvinsi Banten. Setelah itu, masyarakat Banten terpaksa berdiam diri sepanjang sisa masa Orde Baru. memang ada satu atau dua kali aksi mahasiswa Banten di Bandung yang berunjuk rasa tetapi tidak memberikan gaung yang diharapkan. Dengan pendekatan keamanan yang dikendalikan dari Bina Graha mampu menjaga sifat kenegaraan yang patrimonialistis.

    Hingga tiba-tiba saja 26 tahun kemudian ketika kekuasaan Orde Baru mulai goyah pada bulan Agustus 1997, Uwes Qorny diwawancara oleh Lukman Hakim dari Harian Merdeka tentang perlunya dibentuk Provinsi Banten. Dalam berita berjudul “Uwes Qorny: saatnya Banten menjadi Provinsi ke-28″ diungkapkan bahwa Pemerintah Banten menjadi Provinsi ke-28 adalah hak rakyat dan merupakan aspirasi dinamis yang legal diungkapkan pula secara kronologis tentang gagasan untuk membentuk Provinsi Banten. Dengan munculnya berita ini, masyarakat Banten seakan dibangunkan dari tidurnya (Qorny dalam Mansur, 2001:94). Ketika Soeharto terpilih kembali dalam Sidang Umum (SU) MPR pada bulan Maret 1998 muncul reaksi negatif dari berbagai kalangan khususnya kekuatan-kekuatan infrastruktur politik yang menginginkan adanya perubahan Pimpinan Nasional, reaksi semakin keras ketika Presiden Soeharto mengumumkan susunan Kabinet pada tanggal 14 Maret 1998. Berbagai komentar bermunculan atas susunan Kabinet yang dipandang sarat dengan nuansa Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

    \n\n

    Dalam Kabinet tersebut tidak hanya tampak kroni-kroni Soeharto, tetapi tampak salah seorang putri Soeharto Siti Hardiyanti Rukmana, yang dipercaya menduduki kursi Menteri Sosial. Rakyat seperti benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Harapan untuk memperoleh pemerintahan yang bersih dan diharapkan mampu membawa bangsa dan negara keluar dari berbagai krisis yang terjadi seakan menjadi sirna dengan tampilnya Kabinet yang sarat KKN. Merasa pemerintahan baru yang tadinya diharapkan dapat mengatasi krisis sudah tidak dapat diharapkan lagi, rakyat pada akhirnya semakin terdorong untuk mengambil cara sendiri-sendiri dalam mengatasi kekecewaan. Upaya terakhir Presiden Soeharto guna mengembalikan kepercayaan rakyat ddengan melakukan upaya penyelamatan melalui reshuffle Kabinet gagal, para calon Menteri yang diminta dudukpun sudah tidak berminat mendudukinya lagi.

    Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto meletakan jabatannya dan Wakil Presiden Habibie pun disumpah sebagai Presiden baru. dengan berakhirnya Orde Baru yang cenderung represif, kini masyarakat seakan menghidup udara segar demokrasi. Namun demikian, manuver politik Habibie lewat Kabinetnya ini bisa kurang mendapatkan respons positif dari masyarakat. Akan tetapi, untuk menjawab tuntutan masyarakat Habibie mengeluarkan kebijakan berupa perangkat perundangan, pembebasan para tahanan politik, pembukaan kebebasan pers, kebebasan mendirikan Partai Politik dan pembaruan hukum, dan hak asasi manusia.

    Dibidang ekonomi, Habibie pun berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menurunkan tingkat inflasi, melaksanakan pemulihan ketersediaan keterjangkauan ekonomi, pengembangan ekonomi kerakyatan, restrukturisasi Perbankan, dan perbaikan kurs rupiah. Kebijakan pembebasan tahanan politik sedidkit banyaknya mengangkat citra pemerintahan Habibie sebagai pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Dukungan atas kebijakan ini tidak hanya datang dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Manuver Habibie mengadakan berbagai perubahan politik untuk mendogkrak simpati rakyat terhadap pemerintahannya lambat laun melahirkan harapan positif rakyat terhadap eksistensi pemerintah yang dipimpin Habibie. Inilah peluang baru bagi masyarakat Banten untuk merealisasikan keinginan yang lama terpendam. Sehari setelah Presiden Soeharto lengser, ribuan masyarakat Banten yang dipimpin oleh H. Embay Mulya syarif dan sejumlah tokoh muda Banten mendatangi Senayan untuk menyatakan dukungan kepada B.J. Habibie. Ketika dilakukan Sidang Istimewa pada tanggal 10 November 1998, pemerintah memutuskan diadakannya (Pengamanan Swakarsa) untuk mengamankan jalannya Sidang. Sekali lagi, rombongan warga Banten datang untuk ikut menjadi Pam Swakarsa (Mansur, 2001:124). Pada awal tahun 1999, Presiden BJ. Habibie merencanakan kunjungan kerja ke Banten pada akhir bulan Januari 1999, H. Embay Mulya Syarif dengan disertai beberapa Kyai dan beberapa tokohnya dipanggil ke Istana Presiden dalam rangka persiapan kunjungan ini. Sebagaimana direncanakan pada hari Jum’at 5 Februari 1998 Presiden Habibie berkunjung ke Banten. Tempat pertemuan yang dipilih adalah Pondok Pesantren Daul Iman Pandeglang yang dipimpin K.H. Aminuddin Ibrahim . Sesuai dengan skenario yang dirancang Gubernur Jawa Barat dan para Menteri yang datang yaitu Mensesneg Akbar Tandjung, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, Menteri Agama Malik Fajar, Menteri Koperasi/Pengusaha Kecil dan Mengengah Adi Sasono. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Iman K.H. Aminudin Ibrahim mengusulkan agar wilayah eks Keresidenan banten ditingkatkan menjadi Provinsi Banten. Dalam kesempatan itu, Presiden BJ. Habibietidak menolak usulan itu, hanya menyatakan bahwa usulan itu harus melalui mekanisme konstitusional. Usul serupa diajukan oleh K.H. Mansur Muchjidin dalam acara dialog Presiden BJ. Habibie dalam kunjungan itu sama seperti ketika di Pandeglang (Mansur, 2001:127).

    Masyarakat Banten merasa mendapat angin segar dengan respon Presiden RI ke-3 itu. Hal itu diberitakan di berbagai media cetak di Banten dan media elektronik. Surat kabar mingguan Banten Express, memuat berbagai berita tentang kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan rencana pembentukan Provinsi Banten, juga artikel-artikel yang mendukung rencana itu. Keinginan masyarakat Banten untuk mewujudkan Provinsi Banten,ternyata benar dimanfaatkan benar oleh partai-partai yang sedang berkampanye menjelang Pemilu. Misalnya saja Partai MKGR, dalam kampanye di Pandeglang jelas-jelas menyatakan sangat mendukung keinginan masyarakat Banten tersebut. Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga melakukan kampanye di Pandeglang, menyatakan hal yang sama. Bahkan Partai Amanat Nasional (PAN) berani berkampanye : “PAN menang, Provinsi Banten jadi !” (Mansur, 2001:130 ; wawancara dengan Indra Abidin, 20 Agustus 2003).

    Pada awal tahun 1999, dengan mengambil tempat di Kampung Gardu Tanjak, Pandeglang, diselenggarakan halal-bilhalal Yayasan Sumur Tujuh dan reuni para mantan siswa SMP Pandeglang. Dalam kesempatan itu, Ekky Syahruddin, berbicara soal reformasi. Ia antara lain menganjurkan agar masyarakat Banten memanfaatkan peluang reformasi, untuk membuka kembali wacana pembentukan Provinsi Banten. Pertemuan semacam itu juga dilakukan di SMA Alalnys Kimia di Serang dan ternyatta pertemua itu selangkah lebih maju. Peserta pertemuan merencanakan unjuk rasa ke DPR di Jakarta. Beberapa hari setelah pertemuan itu, dengan menggunakan liam buah bus para pemuda Banten berangkat ke DPR di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi pembentukan Provinsi Banten. Hanya saja karena tidak terencana dengan matang, unjuk rasa ini tidak menghasilkan apa-apa. Namun, setidaknya hal ini sebagai langkah awal kaum muda Banten untuk membuka wacana lanjutan tentang Provinsi Banten (wawancara dengan Indra Abidin, tanggal 2 September 2003 di Jakarta). Langkah selanjutnya yang lebih terarah dilakukan kaum muda di Serang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia (GPRI). Berbagai pertemuan, diskusi, dilangsungkan di rumah H. Sanuri Al-Mariz di Kompleks DPRD Serang. Para pemuda ini juga melakukan kunjungan kepada pemuka intelektual seperti H.M.A. Tihami, Rektor STAIN Serang, Hasan Muarif Ambary, Kepala Puslit Arkeolog Nasional. Selanjutnya dilakukan pertemuan di Hotel patra jasa, Anyer yang menghasilkan Panitia Musyawarah masyarakat Banten dengan Ketuanya Agus Najiullah Ibrahim didampingi Aenk Chaerudin dan Udin Saparudin. Beberapa pengusaha Banten diminta kontribusi untuk pembiayaan musyawarah. (wawancara dengan Indra Abidin, yang juga hadir dalam pertemuan itu).

    Atas gagasan K.H. Irsyad Djuwaeli, Ketua Matla’ul Anwar banten, didirikanlah Kelompok Kerja-PPB, beberapa tokoh masyarakat ikut bergabung di dalamnya. Berbagai pertemuan dilakukan untuk membuat perencanaan-perencanaan tentang pembentukan Provinsi Banten. Rupanya, bukan hanya kelompok ini yang memikirkan tentang PPB, berbagai kelompok lain muncul. Pada pertengahan Juli 1999 dengan diketuai oleh H. Uwes Qorny. Kegiatan pertamanya adalah mengadakan rapat akbar bertempat di Alun-alun barat Kabupaten Serang. dalam rapat itu dibacakan Deklarasi Rakyat Banten 1999 yang ditandatangani oleh 30 orang tokoh Banten, antara lain Uwes Qorny, Uu Mangkusasmita, Djajuli Mangkusubrata, Gunawan, Sofyan Ichsan, dan lain-lain. Deklarasi itu berbunyi sebagai berikut : ” Bismillahirrohmanirrohiim Kami, Rakyat Banten, dengan ini menyatakan bahwa Propinsi Daerah Tk.I Banten sudah saatnya dibentuk. Hal-hal lain yang menyangkut legalisasi hendaknya diselenggarakan sesuai dengan peraturan dan perundannga-undangan yang berlaku dalam tempo yang secepat-cepatnya. Semoga Allah SWT, meridho’i perjuangan kami, ammien, Serang, Ahad 5 Robi’ul Tsani 1420/Minggu 18 Juli 1999,” (Mansur, 2001:174-175) Pengakuan pemerintah terhadap keinginan rakyat banten mulai tampak akhir bulan Juli 199, Mendagri Syarwan Hamid dalam kesempatan wisuda Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) di Jatinangor, menyatakan bahwa keinginan masyarakat Banten adalah sesuatu hal yang wajar dan perlu diproses. Pernyataan Mendagri ini disambut hangat masyarakat Banten. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1999 (Mansur, 2001:2001:134).

    Digelar Seminar Nasional ” Mempertegas Proyeksi Terwujudnya Propinsi Banten,” bertempat di Hotel Patra Jasa Anyer. Tampil sebagai pembicara adalah Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra, Ekky Syahruddin (Anggota DPR-RI), Irsyad Djuwaeli (Ketua PB Matla’ul Anwar), H.M.A.Tihami (Ketua STAIN SMHB), Kahumas Depdagri Herman Ibrahim, dan R. Gunawan. Para pembicara yang melihat dari masing-masing bidang menganggap bahwa Provinsi Banten memang layak diwujudkan (Supandri,2002:37; Masur, 2001:134-135).

    Dalam Seminar yang dihadiri para tokoh masyarakat Banten ini, yang penting adalah pengesahan Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPB) yang diketuai Irsyad Djuwaeli, dengan Sekretaris Umum Rusli Ridwan, dan Bendahara R. Gunawan, dan duduk sebagai penasehat sejumlah tokoh seperti Ekky Syahruddin, H. Tubagus Bachtiar Rifa’i, Tubagus Chasan Sochib, Uwes Qorny, H. Embay Mulya Syarif, H. Djoko Munandar, Tubagus Farich Nahril, Djajuli Mangkusubrata, Uu Mangkusasmita, dan lain-lain (Supandri, 2002:37-38).

    Sosialisasi untuk mendirikan Provinsi Banten terus digulirkan melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Dalam berita-berita itu diungkapkan bahwa usaha untuk mendirikanProvinsi Banten sebenarnya sudah dimulai tahun 1953. Respons dan antusiasme berbagai kalangan masyarakat terhadap ide PPB telah mendorong beberapa tokoh elite untuk mengkonsolidasikan diri secara lebih teratur, sistematis dan teroganisasi. Sementara itu, gagasan tentang PPB bergulir terus. Masih pada bulan Agustus 1999 dibentuklah Badan Pekerja Komite PPB di Kampung Pari, Kecamatan Mandalawangi. badan ini bertugas menyusun kepengurusan di tiap Kabupaten. pada waktu itu disusun Pengurus Sub Komite- PPB (SK-PPB) Kabupaten Pandeglang dengan Ketua Aceng Ishak. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 28 Agustus 1999 diadakan pertemuan di Pondok Kharisma Labuan dan menghasilkan Forum Silaturahmi Warga Pandeglang yang akan memperkuat perjuangan SK-PPB Pandeglang.

    Selanjutnya pada tanggal 11 September 1999, di Gedung Graha Pancasila Paneglang, SK-PPB Pandeglang dideklarasikan sekaligus pelantikan Pengurus Fosgalang. Organisasi ini diketuai oleh H. Djadjat Mudjahidin, Wakil Ketua K.H. Aminuddin Ibrahim, dengan Ketua Dewan Penasehat H.M. Zein, mantan Bupati Pandeglang, dalam acara itu SK-PPB Pandeglang mengeluarkan pernyataan sikap yang isinya antara lain mendesak kepada Pemda dan DPRD Pandeglang untuk segera memproses pendirian Provinsi Banten (Mansur, 2001:144-145). Aktifitas di Pandeglang ini sangat menarik terutama kemudian dikaitkan dengan pernyataan seorang tokoh yang bersifat legitimasi historis. Ia menyatakan bahwa kakeknya pernah berpesan bahwa bila ingin mewujudkan Provinsi Banten, kalau mau berhasil harus dimulai dari Paneglang, di tutugan Pulosari. Oleh karena itu, ketika diadakan pertemuan di kampung Pari, ia merasa yakin akan berhasil, karena Tutugan Pulosari adalah bekas Kerajaan Salakanagara dahulu (Mansur,2001:145). Hal ini menarik karena pernyataan dibuat setelah Provinsi Banten berdiri, atau pernyataan bersifat post-eventum. Pada tanggal 20 September 1999, pengurus SK-PPB Bandung Raya dibentuk, dengan Ketua : H. Muslim Djamaludin, Sekretaris Tb. Kun Maulawarman, pada saat yang sama dibentuk pula SK-PPB di Kabupaten Serang dengan Ketua: Achmad Sudirdja, menyikapi apa yang tengah terjadi di Banten, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mulai memperhatikan sikap karena kalau Banten berdiri sendiri, itu berarti sebagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hilang, belum lagi dampak lainnya. Rombongan unsur-unsur masyarakat Banten berupaya datang ke Gedung Sate untuk menyampaikan aspirasi mereka. Misalnya pada tanggal 4 Oktober 1999, Forban (Forum Pergerakan Banten) yang terdiri dari beberapa unsur organisasi mahasiswa kedaerahan yang berdomisli di Bandung antara lain Kumandang (keluarga Mahasiswa Pandeglang), Kumala (Keluarga Mahasiswa Lebak), KMC (kKeluarga Mahasiswa Cilegon), IMB (Ikatan Mahasiswa Banten), KMB (Keluarga Mahasiswa Banten), IKMB (Ikatan Keluarga Mahasiswa Banten), dan Kamayasa (Keluarga Besar Mahasiswa Tirtayasa), salah satu Presidiumnya adalah Saefudi, dan sebagai kordinator divis aksi yaitu Iwan Ridwan, datang untuk berdialog dengan Gubernur Jawa Barat pada tanggal 29 Oktpber 1999, Gubernur Jawa Barat H.R. Nuriana menyerahkan bantuan dari Yayasan “Saung Kadeudeuh” untuk masyarakat Banten, berupa bantuan uang muka rumah RSS bagi 156 karyawan golongan I dan II di Kabupaten Lebak, sebesar 218,4 juta.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur mempertanyakan apakah keinginan untuk mendirikan Provinsi Banten itu merupakan keinginan segelintir elite atau memang keinginan rakyat?, Gubernur menyarankan agar diadakan referendum. Secara diplomatis Gubernur menyatakan bahwa ia tidak akan menghalang-halangi PPB, sepanjang itu dilakukan secara demokratis dan konstitusional (Pikiran Rakyat, 30 Oktober 1999). Sebagai kelanjutan berdirinya KPPB, pada tanggal 2 November 1999 dibentuk Pengurus Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SK-PPB) di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, yang diketuai oleh H. Tamin HR dan pada hari yang sama dibentuk pula Pengurus SK-PPB di Cilegon yang diketuai oleh H. Zaidan Riva’i (Ketua DPRD Cilegon) (Supandri, 2002:47). Dalam perjalanan waktu yang relatif cepat, ada dua organisasi PPB yang besar yaitu KPPB yang telah berdiri tanggal 18 Juli 1999 dan Pokja-PPB yang berdiri tanggal 1 Agustus 1999. Ketua kedua organisasi ini sam-sama berasal dari Rangkasbitung dan umur organisasi keduanya hanya terpaut dua minggu saja. Namun tampaknya ada ketidakcocokan di antara kedua ketuanya. Meskipun sudah ada upaya untuk mencari wadah koordinasi untuk mempersatuakn KPPB dan Pokja-PPB, agaknya tindakan Pokja-PPB dibalas oleh KPPB. Pada tanggal 6-7 November 1999 dilangsungkan Rapat Koordinasi (Rakor) KPPB yang dilaksanakan di Islamic Center, Serang dalam Rakor ini POkja- PPB tidak diundang. Rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari empat Kabupaten dan dua Kota di Banten. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 20-24 November 1999 di Pondok Kharisma Labuan, yang menghasilkan poko-pokok pikiran setebal 10 halaman, yang dirumuskan oleh Tim Sembilan yaitu Uwes Qorny, Eutik Suwarta, Aceng Ishak, H.E. Tjutju Suryalaga, Agus Aan Heryana, Yayat Hasrat Triana, Dede Biul, H. Djadjat Mudjahidin, dan K.H. Djunaedi. Pokok-pokok pikiran yang disebut “Buku Biru” itu disampaikan kepada DPRD se-Wilayah Keresidenan Banten, DPRD Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, DPR-RI, dan Presiden Abdurahman Wahid (Mansur,2001:162-173). Perseteruan antara Pokja-PPB dengan KPPB meletup pada tanggal 27 November 1999, Tim Pokja PPB mengadakan pertemuan di Rumah Makan sari Kuring Cilegon. Dalam acara itu diundang para Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan tokoh-tokoh masyarakat, seperti Ekky Syahruddin,SE (anggota DPR-RI), H. Tubagus Farich Nahril, H. Tubagus Chasan Sochib dan lain-lain. Sementara, pengurus KPPB tidak diundang secara tertulis. Namu atas saran H. Tubagus Chasan Sochib, pengurus KPPB diminta hadir. Ternyata dalam pertemuan itu, para tokoh KPPB hanya menjadi penonton sehingga suasana pertemuan menjadi tegang. Ekky Syahruddin yang menjadi pemandu acara berusha mengharmonisasikan suasana dengan meminta Iwa Tuskana wakil KPPB untuk angkat bicara. Ketika berbicara itulah terdengar gelas pecah-pecah. Meskipun Ekky berusaha keras mengatasi situasi, para pengurus KPPB akhirnya meninggalkan acara sebelum pertemuan usai (Mansur,2001 155, juga wawancara dengan H.Tb.Farich Nahril pada tanggal 19 Agustus 2003). Pada malam itu diumumkan juga dana perjuangan yang berhasil dikumpulkan dari para Bupati, Walikota, dan para tokoh Banten. Melihat sikap masyarakat Banten yang begitu antusias dengan PPB, wakil-wakil rakyat di Dewan tingkat Kabupaten-Kabupaten Keresidenan Banten cepat tanggap dengan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat. Pada tanggal 2 Desember 1999, DPRD Tk.II Serang memberikan Keputusan untuk menyetujui Pembentukan Provinsi Banten. Isu tentang Provinsi Banten terus bergema, para tokoh Banten berusaha mendapatkan dukungan dari Mendagri. Kelompok Jakarta dan para tokoh Banten lainnya mendapat kesempatan untuk bertemu Mendagri Suryadi Sudirdja, setelah Menteri meresmikan pameran di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 3 Desember 1999. dalam pertemuan yang dilakukan di Restourant Hotel tersebut, para tokoh Banten yang hadir adalah Tb. Farich Nahril, H. Mardini. H. Uwes Qorny, H. Irsyad Duwaeli, Aly Yahya, H.M.I. Tihami, dan H.Tb.Chasan Sochib. Mendagri memberikan saran bila rakyat Banten memang sudah bulat. H. Tb. Farich Nahril, masih ada hubungan keluarga dngan Ekky Syahruddin, yang sengaja datang dalam pertemuan itu, atas undangan Aenk Haerudin, anggota KAHMI yang menjadi pengurus Pokja-PPB. Namun, ia meninggalkan pertemuan sebelum acara selesai setelah melihat situasi yang diwarnai ketegangan antara KPPB dan Pokja-PPB.

    Pada tanggal 5 Desember 1999, KPPB menggelar rapat akbar di Mesjid alun-alun Agung Banten Lama dengan tema “Melalui Munas Pembentukan Provinsi Banten Kita Tingkatkan Kesejahteraan Perekonomian Rakyat” . Dalam kesempatan itu Aceng Ishak membacakan “Deklarasi Nasional Pembentukan Provinsi Banten”. Dalam acara deklarasi, yang dihadiri Uwes Qorny dan tokoh-tokoh KPPB ini, juga berhasil dikumpulkan ribuan tanda tangan masyarakat yang hadir di alun-alun, di atas kain spanduk sepanjang 25 meter.

    Teks Deklarasi yang dirancang oleh Tim KPPB itu berbunyi sebagai berikut : “Kami rakyat Banten dengan ini menyatakan bahwa Propinsi Daerah Tingkat I Banten sudah saatnya dibentuk. Hal-hal yang menyangkut legalisasi hendaknya diselenggarakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam tempo secepat-cepatnya. Semoga Allah SWT. meridhoi perjuangan kami. Amien (Mansur,2001:174).

    Dalam rekomendasi KPPB disebutkan bahwa KPPB adalah satu-satunya wadah masyarakat Banten untuk memperjuangkan Propinsi Banten. Mungkin hal ini bisa dianggap sebagai tindakan mengesampingkan Pokja-PBB yang diketuai K.H. Irsyad Djuwaeli atau menunjukan bahwa ada ketidakcocokan antara Pokja-PBB dengan KPPB, terutama menyangkut ketua umum kedua organisasi ini. Menurut beberapa sumber kedua organisasi ini memamng berkompetisi untuk mendapat pengakuan sebagai satu-satunya wadah untuk memperjuangkan Propinsi BAnten (Mansur,2001:147-148, juga wawancara dengan Tb.Farich Nahril,19 Agustus 2003,dan keterangan tertulis H.Mardini, 11 September 2003). Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 1999, DPRD Tingkat II Lebak mengeluarkan surat keputusan persetujuan untuk PBB, diikuti kemudian pada tanggal 13 Desember 1999 oleh DPRD kabupaten Serang. Sehari kemudian, tanggal 14 Desember DPRD Kota Cilegon menyampaikan keputusan yang sama. Surat-surat keputusan ini tentu saja ditembuskan ke DPRD Jawa Barat dan DPR RI Jakarta, sebagaimana juga surat keputusan dari DPRD Tk II Pandeglang.

     

    Pada tanggal 16 Desember 1999, rombongan ulama dan tokoh masyarakat Banten baik formal maupun informal datang untuk menyampaikan aspirasi mereka ke Gedung Sate. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 1999, DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Bandung dan mempertanyakan masalah ini kepada Gubernur Jabar. Dalam kesempat itu, Gubernur menjelaskan bahwa peluang PBB cukup terbuka, asalkan keinginan itu merupakan keinginan masyarakat Banten yang diproses secara demokratis dan konstitusional, dan secara politis disetujui oleh DPRD setiap kabu[paten/ kotamadya. Pada tanggal 9 Januari 2000 diselenggarakan aacara memperingati Haul Sultan Maulana Hasanudin di kediaman K.H. Tb. A Sadzili Wasi, pimpinan Pondik Pesantren Al-Qur’aniyah Banten yang berada dalam kompleks Masjid Agung Serang. Dalam kesempat itu, Akbar Tanjung yang hadir selaku Ketua DPR-RI menyatakan dukungan atas pembentukan Propinis Banten. Sementara itu DPRD Tingkat II Banten yang telah menyetujui PBB adalah Serang, Pandeglang, Rangkasbitung, dan Lebak. Tanerang saat itu masih belum memberikan persetujuannya ( Mansur, 2001:183).

    \n\n

    Selanjutnya di Bandung, ketika Ketua DPR RI sudah menyatakan sikap mendukung PBB, DPRD Propinsi Jawa Barat pun akhirnya menyetujui untuk dibentuknya Undang-undang PBB. Namun, Gubernur Jawa BArat tidak begitu saja menyetujui. Pemda Propinis Jabar, pada awal Januari 2000 meminta kepada Bappeda Jabar untuk mengadakan studi kelayakan bakal Propinsi Banetn. Bappeda Jabar meminta Kusnaka Adimihardja, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, Yudistira Garna, Guru Besar Antropologi Ahli Baduy dari Universitas Padjadjaran, dan Nina Herlina Lubis, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, untuk membuat kajian sosial budaya dan sejarah Banten. Sebagai akademisi, ketiga pakar membuat kajian obyektif sesuai bidang masing-masing. Isu PBB terus bergulir dalam berbagai temuan formal maupun informal seperti pengajian, training pengkaderan aktivitas, dalam seminar, diskusi serta pertemuan para ulama dan berbagai kalangan lain. Dalam berbagai kegiatan ini pengembangan semangat korps, solidaritas, dan perasaan senasib sepenanggungan menjadi sesuatu yang penting. Perasaan ini dikembangkan para tokoh Banten dengan mengekspos isu etnisitas bahwa Banten itu berada dengan periangan. Secar historis Banten mempunyai jalan sejarahnya sendiri yang berbeda denag sejarah Priangan yang sempat dijajah Mataram.Sementara Banten sempat berjaya dengan kesultanannya. Bahkan sejak lama Banten dan Periangan itu berhadapan baik secara langsung aupun tidak langsung. Pada zaman kolonial para pamong praja Priangan dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Seperti telah dikemukakan bahwa dalam gerakan sosial yang mewabah di Banten pada abad ke-19, yang dijadikan sasaran adalah para pejabat kolonial dan pamong praja. Dan permusuhan ini berlanjut sampai zaman kemerdekaan sengan terjadinya pengusiran birokrat Priangan oleh kaum revolusioner Banten. Pada zaman Orde Baru malah Banten merasa dijajah kembal para birokrat Priangan yang menjadi para bupati dan pejabat. Dengan format dan struktur poltik yangbersifat sentralistis, penempatan pejabat-pejabat penting di daerah seperti bupati dan walikota sangat ditentukan oleh selera pusat atau propinsi sehingga tidaj aneh jika jabatan-jabatan itu hampir selalu merupakan porsi pejabat dari Priangan. Dengan jabatan puncak di daerah yang dikuasai pejabat dari Priangan tidak sedikit jika rekrutmen pegawai pun banyak dari orang Priangan juga sehingga KORPI diplesetkan menjadai “Korp Priangan”. Ketua STAIN Hasanuduin, mencontohkan bagaimana porsi pengisian pegawai di kampanye menjadi sepenuhnya wewenang orang propinsi tanpa ada kemampuan pihaknya untuk merekrtu pegawai sesuai kebutuhannya. Wakil Ketua KPPB,Djajuli Mangkusubrata di hadapan tim DPOD di Serang pernah menyatakan, “Rakyat Banten lebih baik hidup merdeka dalam Propinsi Banten seklipun serba kekurangan dahulu dari pada hidup serba ada tapi tetap “dijajah” oleh propinsi lain. Hal yang sama sebagaimana dikatakan Guru Besar UNTIRTA Suparman Usaman, dengan mengutip pahlawan Filipina, Jose Rizal bahwa, “Lebih baik hidup di neraka tapi merdeka dari pada hidup di surga tapi “dijajah”. Barangkali satu hal cukup mengagetkan, dipintu rumah seorang penduduk Baduy luar, tertempel stiker bertuliskan “Propinsi atau Mati”. Tb.H. Farich Nahril, MBA mengajak H. Mardini dan Muchtar Mandala, untuk ikut serta dalam perjuanagan pembentukan Propinsi Banten. Mereka berusaha mencari penyelesaian yang tepat untuk mengkoordinasikan semua elemen yang terkait dengan PBB, termasuk merukunkan Pokja-PBB dan KPPB. Mereka bertiga melakukan pertemuan di Hotel Arya Duta Jakarta. Para tokoh ini sepakat untuk mengundang kedua kubu yang terlibat konflik. Dalam pertemuan berikutnya, tanggal 18 Januari 2000, di tempat yang sama, ternyata hanya KK. Irsyad Djuwaeli yang memenuhi unangan Farich dan kawan-kawan. Meskipun belum berhasil mempertemukan kedua tokoh itu, tetapi persoalan agaknya sudah jelas. Kedua kelompok besar itu, saling mengkalim sebagai wadah satu-satunya untuk memperjuangkan Propinsi Banten. Padahal menurut kubu Irsyad Djuwaeli, KPPB bertugas melakukan sosialisai PBB ke tingkat grass-root, sedangkan POKJA-PBB bertugas mempersiapkan SDM dan SDA dalam rangka PBB (Mansur,2001:176, juga wawancara dengan Tb. H. Farich Nahril, 19 Agustus 2003 dan keterangan tertulis dari H. Mardini, 11 September 2003). Namun yang tampak ke permukaan adalah pesaingan antara kedua kelompok itu. Apabila dalam satu kelompok terlontar satu gagasan utnuk menyelenggarakan kegiatan, tiba-tiba kelompok lainnya mendahului mengadakan kegiatan, tiba-tiba kelompok lainnya mendahului mengadakan kegiatan tersebut. Dalam pandangan Tb.Farich Nahril dan kawan-kawan, konflik antara KPPB dan Pokja-PBB inisangat kontra-produktif dalam mewujudkan PBB. Itulah sebabbya konflik harus segera diakhiri secara ‘win-win solution.” Selanjutnya, atas usaha H.Mardini, Ketua KPPB H.Uwes Qorny akhirnya bersedia untuk bertemu dengan ketua Pokja-PBB KH. Irsyad Djuwaeli. ” Kelompok Jakarta” akhirnya berhasil “merukunkan” kedua tokoh yang berseteru itu dalam acara silaturahmi yang diadakan di Restoran Jepang Shima, di Hotel Arya Duta Jakarta.

    \n\n

    Dalam pertemuan itu, selain ketiga pemrakarsa, hadir pula cendikiawan Banten, H.MA Tihami, dua anggota DPR RI asal Banten yaitu Ekky Syahruddin danAly Yahya, serta tokoh-tokoh dari kedua kubu yaitu Hasan Alaydrus, H.Segaf Usman, Udin Safarudin, Aenk Haerudin, H. Bay Mulyadi Jayabaya, Uu Mangkusasmita, dan lain-lain yang berjumlah sekitar 15 orang. Dalam kesempatan itu, Muchtar Mandala mengusulklan utnuk mengadakan silatuhrami besar-besaran di tempat peristirahatannya di Kampung Nyimas Ropoh di Pandeglang. Sementara itu, meski agak terlambat, mengingat adanya tarik-menarik antara yang pro dan kontra di Kabupaten Tangerang, baru pada tanggal 22 Januari 2000, Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang mengeluarkan Surat Pernyataan Persetujuan untuk Pembentukan Propinis Banten. Para tokoh Banten bergerak terus menggalang dukungan dari elite Banten yang berada di luar Banten, seperti Bandung, Bogor, dan Jakarta. Hasilnya cukup positif, meskipun tentu saja tidak sedikit elite yang dengan berbagai alasan tidak tertarik untuk mendukung PBB. Akan tetapi, pada akhirnya kebanyakan elite Banten bersikap mendukung. Salah seorang tokoh Banten yang tinggal di Jakarta adalah Tb. H.Tryana Sjam’un. Ia mantan bankir yang juga pengusaha serta menjadi pemegang saham dan komisaris di berbagai perusahan ini. Ia tampil menjadi motor penggerak dari berbagai kegiatan yang berskala nasional dalam rangka mewujudkan Propinsi Banten. Awal keterlibatannya secara langsung dimulai ketika Uwes Qorny Sjam’un, sebagai pengusaha yangbiasa dahulu studi kelayakan tentang PBB. Studi kelayakan harus dilakukan oleh tim independen. Ketika ia bertemu kembali dengan sahabatnya itu, Uwes Qorny menyatakan, bahwa kajian seperti itu akan memakan waktu terlalu lama, sementara PBB harus dicapai dalam waktu secepatnya. Sesuai dengan kesepakatan di Hotel Arya Duta tanggal 18 Januari 2000, mengdakan acara hala-bihalal di kampung Nyimas Ropoh, Pandeglang.

    \n\n

    Bertindak sebagai tuan rumah adalah H. Muchtar Mandala Menurut tuan rumah, dalam buku tamu tercatat sebanyak 540 orang yang hadir; ditambah dengan panitia dan tamu-tamu yang tidak mengisi buku tamu, diperkirakan jumlah peserta yang hadir mencapai lebih dari 600 orang. Mendagri Surjadi Sudirdja, yang hadir atas usaha H. Mardini, dalam sambutannya mengatakan bahwa selama hidupnya baru kali ini menyaksikan begitu banyak tokoh Banten dapat berkumpul bersama. Memang, “Pertemuan Nyimas Ropoh” dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari para ulama, para pendekar, ibu-ibu yang tergabung dalam IWABA ( Ikatan Wanita Banten), pemuda, mahasiswa, para tokoh masyarakat baik yang ada di Banten maupun yang berada di luar Banten, para Bupati se-Banten, serta para ketua DPRD se-Banten. Dalam pertemuan silatuhrahmi ini, yang bertindak sebagai pengundang yaitu Uwes QOrny, Irsyad Djuwaeli, an H. Mardini. Sementara itu, para tokoh Banten yang hadir antara lain Mendagri Letjen (purn) Suryadi Sudirdja, Ketua KAHMI Jaya, Tb. Farich Nahril, Tb.H. Tryana Sjam’un, Anggota DPR-RI Ekky Syahrudin, H. M.Aly Yahya, dan Umbu Saraswati, cendekiawan asal Banten Rony Nitibaskara, Mustopadidjaja, dan H. MA Tihami, pengusaha H.Tb. Chasan Sochib, AJat Sudrajata,H.Hariri Hady,artis Muni Cader dan Dedy Gumelar (Miing Bagito), H. Aceng Ishak , H. Djadjat Mudjahidin, Elwa Tuskana, H. Djuwanda, H.Bay Mulyadi Jayabaya, para ulama KH.Aminuddin Ibrahim. LML,KH. Yusuf, dan H. Embay Mulya Syarif H. Irja Karis, H. Mansyur Muchjidin, H.Tb. Aat Syafaat, Uu Mangkusamita, H,Djajuli Mangkusubrata, Agus Najiullah, Tb.Encep Hadimulyana. Para pejabat Banetn yang Hadir antara lain Bupati Pandeglang Yitno, Bupati Lebak Yas’a Mulyadi, ketua DPRD Pandeglang, Encep Daden Ibrahim, dan Ketua DPRD Kab. Tangerang. Tokoh lainnya yaitu, Dadang, Aceng Ishak, Hariri Hadi, Sudradjat, Harun Kamil, Palgunadi, dan lain-lain. Sebagai puncak acara dibacakan “Deklarasi Nyi Mas Ropoh” yang dibacakan oleh Encep Daden Ibrahim, Ketua DPRD Pandeglang dengan didampingi oleh ketua-ketua DPRD se Banten. Hal ini dapat dipandang sebagai dukungan resmi dari semua Ketua DPRD Tingkat II Karesidenan Banten, yang hadir dalam acara itu. Isi pernyataan itu sebagai berikut :

    \n\n

    1. Kami warga masyarakat Banten senantiasa konsisten untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    \n\n

    2. Kami warga masyarakat Banten mendesak lembaga legislatif dan eksekutif, baik di daerah maupun di pusat, untuk segera mewujudkan Banten sebagai propinsi, serta kami siap berpegang teguh menerima amanat aspirasi masyarakat akan terbentuknya Banten propinsi.

    \n\n

    3. Kami warga masyarakat Banten bersepakat untuk tetap menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam rangka merealisir amanat tersebut sesuai dengan harapan masyarakat Banten sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Banten.

    \n\n

    Demikian surat pernyataan sikap bersama ini kami buat dengan sebenar - benarnya tanpa ada intervensi tanggungjawab akan terciptanya masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Semoga niat ini selalu ada dalam lindungan Allah Swt. Amin (Mansur,2001:180-181). Suasana pertemuan itu menyiratkan bahwa mereka yang hadir pada umumnya merasakan kobaran semangat para peserta dan tumbuhnya rasa kebersamaan, rasa persaudaraan yang begitu menyatu, kompak bersatu untuk satu tujuan yang tidak mungkin dapat dibendung lagi yaitu semangat “Banten harus menjadi Propinsi”.Beberapa peserta merasa yakin dengan semangat seperti ini Banten “pasti” jadi Propinsi, bahkan kalau melihat suasana pertemuan waktu itu, ada semacam perasaan seakan Banten benar-benar telah menjadi Propinsi.

    \n\n

    Seperti telah disepakati dalam pertemuan di kampung Nyimas Ropoh, para tokoh Banten menemui ketua DPR RI pada tanggal 25 Januari 2005. Rombongan berkumpul lebih dahulu di Permata Hijau untuk mematangkan rencana kemudian berangkat bersama-sama ke gedung DPR RI di Senayan Jakarta. Tokoh-tokoh masyarakat Banten yang hadir yaitu Pimpinan DPRD sewilayah Banten, H.Uwes Qorny, Tb. H.Farich Nahril, H.Muchtar Mandala, H. Mardini, Tb.H.Tryana Sjam’un, Irsyad Djuwaeli, Tb.Chasan Sochib, KH.Aminuddin Ibrahim, H.Tb. Aat Syafaat, Djunaedi As’ad, dan lain – lain. Para tokoh Banten ini diterima dengan baik oleh Ketua DPR RI Akbar Tanjung yang didampingi beberapa pimpinan DPR lainnya di Gedung Nusantara III di Lantai. Dalam kesempatan itu, Ketua DPR RI menyatakan bahwa dilihat dari tuntutan masyarakat, urgensi usul PBB itu sangat tinggi sehingga DPR akan berupaya agar aspirasi tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Usai pertemuan itu, rombongan yang berjumlah sekitar seratus orang itu dijamu makan siang oleh Tb. H. Tryana Sjam’un di Restoran Lagoon Hotel Hilton Jakarta. Pada saat itu dibicarakan tentang strategi dan langkah-langkah lanjutan serta anggaran biaya yang dperlukan untuk berbagai kegiatan PBB karena tidak mungkin suatu organisasi bisa berjalan tanpa dukungan finansial. Pada malam harinya, Tryana Sjam’un mengundang makan malam beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan siang itu dirumahnya di Kemang Selatan. Dalam kesempatan itu, Tryana Sjam’un menyeahkan sejumlah uang kepada H.Mardini untuk kegiatan PP. (keterangan tertulis H.Mardidi 11 September 2003). Pertemuan “Kelompok Jakarta” selanjutnya dilakukan di rumah Tb. H.Farich Nahril di Permata Hijau. Sebagai seorang organisatoris kawakan, ia menekankan perlunya perencanaan yang baik yang pasti harus ada dukungan finansial yang cukup. Maka Ketu KAHMI jaya ini mengontak para pengusaha asal Banten yang dikenalnya. Dalam pertemuan di Permata Hijau itu, Tb. Farich Nahril mengusulkan dibentuknya wadah yang berfungsi sebagi “koordinator” organisasi-organisasi dan elemen-elemen yang terkait dengan PBB.

    \n\n

    Para pengusaha asal Banten itu kemudian membentuk wadah yang disebut “Koordinator Himpunan Pengusaha Banten”, yang anggotanya terdiri dari Tb.Farich Nahril, H. Muchtar Mandala, Tb. H.Tryana Sjam’un, KH. Irsyad Djuwaeli, Tb.H. Chasan Sochib, H. Mardini, dan lain-lain. Pada tanggal 4 Februari 2000, para pengusaha Banten di atas mengundang para tokoh masyarakat Banten untuk menghadiri pertemuan dirumah Tb.H.Tryana Sjam’un, di Jalan Kemang Selatan VIII Jakarta. Bertindak sebagai panitia pengundang adalah Tb.Farich Nahril dan H.Mardini. Dalam pembukaan rapat, H. Mardini menyampaikan perlunya dibentuk wadah berupa organisasi dan perlunya seorang tokoh yang bakal memimpin organisasi ini. Sebagaian besar peserta pertemuan itu hampir menyepakati dibentuknya wadah Himpunan Pengusaha Banten, yang memang telah dibentuk sebelumnya. Namun H. Muchtar Mandala, mengusulkan wadah yang lebih tepat untuk menyatukan kelompok-kelompok perjuangan PBB ia mengusulkann agar wadah itu dinamai Badan Koordinasi Pembentukan Propinsi Banten (Bakor-PBB). Rapat juga menyepakati Tb.H.Tryana Sjam’un sebagai Ketua Umum Bakor-PBB, yang diterima para hadirin secara aklamasi sebagai ketua Umum Bakor-Banten dan Tb. H.Farich Nahril sebagai Sekretaris Umum dan H. Mardini sebagai Bendahara Umum. Dalam rapat penyempurnaan pengurus di Jalan Penglima Polim Raya No.49 Jakarta ditetapkan nama wadah tersebut sebagai Badan Koordinasi Pembentukan Propinsi Banten (Bakor-PBB), yang beranggotakan semua unsur pergerakan perjuangan Propinsi Banten yang berada di wilayah Banten dan sekitarnya termasuk yangada di Jakarta, Bandung, Bogor, dan Lampung. Dalam gerakan PBB, tidak bisa dilupakan peran mahasiswa sebagaimana juga ketika terjadi penggantian Orde Lama oleh Orde Baru, kemudian pergantian Orde Baru, peran mahasiswa sangat signifikan. Demikian juga dalam gerakan PBB, kontribusi mereka cukup penting. Para aktivis mahasiswa ini mengkonsoli-dasikan diri ke dalam berbagai kelompok dan forum untuk maksud membantu mengaktualisasikan pembentukan Provinsi Banten ini baik yang ada di Banten sendiri maupin di luar Banten seperti, mulai dari Senat Mahasiswa Untirta, STAIN, IAIB, AMIK, dan Akperta di Banten hingga organisasi-organisasi mahasiswa di luar Banten seperti di Depok: Fakultas UI, di Bandung: Forum pergerakan Mahasiswa Banten (FORBAN), Kumala, Kumandang, Kumayasa, IMB, IKMB, KMB, HMB, dan Himata, serta di Bogor: Gerakan Mahasiswa (GEMA) (Mulyana, 2000:314). Tidak ketinggalan juga adalah warga Banten di luar Banten yang turut terpanggil untuk mengkonsolidasikan diri atau setidaknya lebih eksis setelah adanya isu ini seperti warga Banten yanga ada di Bandung (Riwaban), Warga Banten Jakarta, Cianjur, Lampung dan lain-lain. Pengorganisasian gerakan semacam ini tentu saja menjadikan upaya-upaya untuk mencapai sasaran gerakan menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya dengan mendesakan dukungan dan rekomendasi dari lembaga-lembaga politik formal baik di tingkat regional, lokal maupun nasional (Mulyana, 2000:315). Pada bulan Mei dilakukan rapat Pansus dengan mengundang pemerintah. Waktu itu pemerintah meminta penundaan UU Pembentukan Provinsi Banten karena pembentukan DPOD belum selesai. Tentu saja penundaan itu membuat masyarakat Banten kesal hingga ada yang mengancam akan menutup jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta atau mengancam akan memadamkan PLTU Surlayala dan memblokir penyebrangan Merak-Bakauheni (Mansur, 2001:2004-241) Pada tanggal 8 Juni 2000, Ketua Dewan Penasehat Bakor-PBB Tb. H. Chasan Sochib bersama unsur Muspida se-Wilayah I Karesidenan Banten dan tokoh-tokoh masyarakat Banten mengadakan pertemuan untuk pamit kepada Gubernur Jawa Barat pertemuan dilangsungkan di Gedung Dispenda Jawa Barat di jalan Soekarno Hatta.

    \n\n

    Dalam kesempatan itu, Gubernur HR Nuriana belum bisa mengatakan soal setuju atau tidak karena hasil penelitian DPOD pun belum ada. Di antara peserta pertemuan, ada yang merasa kurang setuju dengan pernyataan Gubernur JAbar itu sehingga keluar ruangan. Setelah pertemuan itu, Tb. H. Chasan Sochib spontan mohon izin untuk pamitan keliling ke daerah-daerah Tingkat II Jawa Barat, Bogor, Cirebon, Purwakarta, dan Garut. Safari perpisahan itu dilakukan tanggal 20-23 Juni 2000 (Mansur, 2001:261-271). Ketika akhirnya DPOD terbentuk, Bakor-PBB pun bergerak cepat. Lobby demi lobby dilakukan pimpinan Bako-PBB kepada para mentri yang menjadi anggota DPOD yaitu, Menteri Otda Ryaas Rasyid dan Mentri Hukum / Perundang-undangan dan HAM, Yusril Ihza Mahendra.

    \n\n

    Dalam rapat DPOD, akhirnya semua mentri memutuskan bahwan wilayah Banten layak menjadi Provinsi (Mansur, 2001:242). Pada tangga 18 Juli 2000, para tokoh Banten melakukan kunjungan silaturahmi kepada Presiden Abdurahman Wahid di Bina Graha. Beberapa tokoh Banten yang berbicara kepada Presiden, antara lain Tb. H. Triyana Sjam’un dan Aly Yahya. Dalam Kesempatan itu, Presiden menyatakan bahwa hasil sidang DPOD sudah diterimanya dan sudah ditandatangani. Pada kesempatan itu pula Presiden menyatakan bahwa leluhurnya, dari delapan generasi lalu, berasal dari Tanara. Jadi ia masih memiliki hubungan kerabatan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani(Mansur, 2001:243-244). Tim DPOD mengundang Bakor-PBB untuk mendengarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim LJPI. Kajian ini dilaksanakan atas kajian Tim DPOD. Pada tanggal 29 Agustus 2000, Bakor-PBB diundang oleh Pansus DPR-RI untuk membicarakan finalisasi Pembentukan Provinsi Banten. dalam kesempatan itu, Ketua Pansus, Amin Aryoso menyatakan dengan modal dari mana Banten akan bisan berjalan sebagai Propinsi.dalam kesempatan itu, Ketuan Umum Bakor-PBB, Tb. H. Tryana Sjam’un yang didampingi Ketua Bakor-PBB, H.Uwes Qorny, menegaskan bahwa Banten telah siap menjadi sebuah Provinsi. Saat itu, Tryana denganmenitikan air mata menjawab, bahwa untuk menjalankan Provinsi yang baru itu, jika dianggap perlu, masyarakat Banten akan iuran. (Wawancara dengan Tb.H. Tryana Sjam’un, tanggal 2 September 2003). Pada tanggal 5 September 2000 Mendagri Suryadi Sudirdja, bersama Tim DPOD, didampingi bakor-PBB mengadakan peninjauan kelapangan yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Pandeglang. Dalam peninjauan ke lapangan ini hadir antara lain Menotda Ryaas Rasyid, Menhankam, dan Gubernur HR Nuriana. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengekspos hasil studi kelayakan yang dilakukan LJPI. Untuk meng-counter hasil kajian LIPI yang agak kurang menguntungkan Bantenitu, Dodi Nandika dan Dedi Barnawijaya, anggota Tim Pakar Bakor-PBB, menyampaikan hasil lokakarya Bakor-PBB di Hotel Hilton tanggal 19-20 Agustus 2000, Selanjutnya, Ketua Umum Bakor-PBB Tb. H. Tryana Sjam’un menyampaikan pandangan akhir tentang PBB didepan Tim DPOD. Pertemuan di Pandeglang ini menghasilkan satu keputusan bulat untuk menyetujui dan mendukung dibentuknya Provinsi Banten. Dengan demikian dari aspek politis, ekonomis, sosio kultural, konsepsional dan yuridis konstitusional, RUU tentang Pembentukan Provinsi Banten telah memenuhi semua persyaratan sehingga siap untuk di sahkan menjadi UU yang akan dilakukan lewat pembicaraan Tingkat IV/ pengambilan keputusan DPR pada akhir bulan September 2000. Akan tetapi, karena pada akhir September 2000 Dewan sedang menjalankan reses, maka disepakati Pembicaraan Tingkat IV dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2000, yang didahului dengan Pembicaraan Tingkat III pada tanggal 3 Oktober 2000 dan hal ini telah memperoleh persetujuan Badan Musyawarah pada tanggal 7 September 2000 (Mulyana, 2003:342-343).

    \n\n

    Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2000 diadakan rapat Pansus. Dalam rapat itu pemerintah telah melaporkan bahwa persyaratan-persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi sehingga Pemerintah dapat menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Banten telah dibaca dan disetujui untuk diteruskan ke Pembicaraan Tingkat IV ke esokan harinya, yaitu tanggal 4 Oktober 2000, guna mendapatkan persetujuan DPR yang selanjutnya dapat disampaikan kepada Pemerintah untuk di undangkan. Pada hari Rabu, 4 Oktober 2000, ribuan masyarakat Banten, mulai dari ulama, mahasiswa, anggota LSM, seniman, memadati halaman Gedung DPR RI hari itu mengadakan Rapat Paripurna yang ditunggu-tunggu masyarakat Banten. Setelah mendengarkan pandangan akhir dari fraksi-fraksi yang ada, maka rapat yang berlangsung ari pukul 9.00 berakhir pukul 13.30 dengan puncak acara pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Banten menjadi Undang-Undang no 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Semua Fraksi DPR RI menyetujui secara bulat pengesahan itu. Fraksi Golkar yang menjadi motor usulan inisiatif ini mengharapkan agar strategi kebijakan pembangunan Banten harus meliputi tiga hal, pertama, pemberdayaan masyarakat sebagai inti filosofi “daerah membangun”. Kedua, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan potensi sumber daya Banten dengan menerapkan model pembangunan yang bertumpu pada peran serta masyarakat luas, keterbukaan, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, demokratis, responsif, jujur dan adil. Ketiga, pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan karakteristik wilayah, SDA, adat budaya, teknologi, norma agama dan moral serta kemampunan manusia dan masyarakat. Dalam kata sambutannya Mendagri Suryadi Sudirdja mengatakan bahwa, Pemrosesan pembentukan Provinsi Banten pada khsususnya dan juga pemekaran daerah-daerah lain pada umumnya hanya dapat memberikan suatu pekajaran yang baik bagi kita semua, dalam menghadapi kasus serupa pada masa mendatang. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah sebagai berikut :

    \n\n

    Pertama, bahwa dalam hendak menetapakan suatu kebijakan, terlebih-lebih yang akan menyangkut kepentingan publik, mestinya kita sepakat perlu adanya mekanisme konsultasi dengan masyarakat, saran dan pendapatnya sehingga apabila kebijakan itu diambil, masyarakat telah siap dan lebih dari itu dapat memberikan dukungan.

    \n\n

    Kedua, bahwa proses penetapan kebijakan, dalam hal ini untuk menetapkan suatu Daerah Otonom baru, proses pengkajian dan penelitian merupakana suatu keharusan untuk dilakukan, dengan menggunakan ” metodologi dan teknologi penelitian yang benar dan tepat serta memperlihatkan persyaratan dan kriteria yang berlaku sehingga kebijakan itu secara objektif dan rasional dapat dipertanggung jawabkan yang pada akhirnya keputusan yang di ambil dapat dilaksanakan dengan baik.

    \n\n

    Ketiga, bahwa situasi dan kondisi untuk menetapkan suatu keputusan perlu diperhatikan, jangan sampai dukungan masyarakat cukup, kajian sudah benar, maksudnya baik, namun momentumnya tidak tepat sehingga semuanya tidak dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Seperti kasus pemekaran Irian Jaya, yang hingga kini masih diperlukan pematangan kondisinya untuk dapat dilaksanakan secara penuh.

    \n\n

    Keempat, bahwa pemekaran suatu darah jangan sampai kontra produktif, yang justru berbalik pada suatu saat akan terpaksa membuat keputusan lagi untuk menggabungkan kembali ke daerah induk, bahkan untuk di hapuskan.

    \n\n

    Kelima, bahwa pengaturan dan penyusunan pemerintahan pada era desentralisasi dan otonomi sekarang ini tidak semata-mata untuk mewujudakan tujuan administratif saja, tetapi juga harus menciptakan peluang terbangunnya sistem demokrasi yang sehat dan berdanyanya masyarakat sehingga mampu berprakarsa dan berperan serta dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, yang esensinya agar fungsi-fungsi pemerintahan dapat terselenggara secara efisien, efektif dan produktif, maka kewenangan pemerintahan daerah yang langsung atau setidak-tidaknya yang paling dekat dengan masyarakat.

    \n\n

    Oleh karena itu, bila kebijakan pemekaran daerah akan lebih efektif, tentunya lebih memprioritas pada pemekakran Kabupaten daripada Propinsi. Tidak dapat dibayangkan betapa gembiranya masyarakat Banten ketika akhirnya Propinsi Banten yang diperjuangkan itu lahir sudah. Para tokoh pejuang Banten berangkulan, bersalaman sambil mengucapkan “Selamat”, bahkan ada yang menitikkan air mata keharuan. Ribuan rakyat Banten histeris sambil memekik “Allaahu Akbar!”, “Hidup Propinsi Banten!”, “Hidup DPR!”. Para ulama memanjatkan doa, dan bersujud syukur di pelataran Gedung DPR RI yang megah itu. Ketua Umum Bakor-PBB Tb. Tryana Sjam’un berkomentar: “Hidup Provinsi Banten!” “Hidup DPR”. Para ulama memanjatkan do’a, dan bersujud syukur di pelataran Gedung DPR RI yang megah itu. Ketua Umum bakor-PBB Tb. Tryana Sjam’un berkomentar: “Kita semua masyarakat banten patut bersyukur kepada Allah SWT.

    \n";s:2:"en";s:62583:"

    \n
    \nChairman: Gogo Sandjadirdja (PSII)
    \n
    \nVice Chairman: Ayip Djuhri (NU / National Front), Entol illustrious (PNI / National Front), Sukra (PKI / National Front).
    \n
    \nMembers: M. Sanusi (PSII / National Front), Toha (PKI / DPR-GR Attack), Tb. Suhari Chatib (PSII) (Qorny in Mansur, 2001:88).
    \n
    \nThe committee then held a rally at the Square Attack, it turns out the idea to form the Province of Banten extraordinary acclaim from masyarakat.Hal was understandable because at that time the position is still strong civilian politicians, then in a relatively short time is the horizontal movement gets widespread support both from the organizations, and also the vertical support of the executive and legislative branches as Banten region. In 1964, this committee met Home Secretary (interior minister) in Jakarta. During the meeting, Home Minister stated that people do not need to demand that Banten Banten province because there is a thought from the central government wants something to the people giving out the Banten.
    \n
    \nCentral Government felt indebted to the people who have contributed to Banten not only in 1945 but Bantam has previously moved against the Dutch colonialists. Only, according to the Minister need to wait patiently deal with DCI (the Special Capital Region) which plans to expand to Jakarta, Tangerang regency (Qorny in Mansur 2001:88). Gentur Mu'min, former Ambassador of Peoples Daily reporter in Jakarta, published between the years 1964-1971, reported that in 1965 it actually Banten "almost officially a province". However, because the events terhjadi G-30-S, it was not enforced. He explained that the committee had a meeting Banten Province with a team of DPR-GR-RI, which no longer dingta by the source and the next date, just mention that meeting occurred in 1965, at the home of H. Tb. Kaking (Banten Provincial Committee treasurer). Present at the meeting were H. M. Sandjadirdja Rafiudin Gogo (Serang Regent saati it), H. Ayip Dzuhri (GR DPR-RI), and some community leaders Banten, who came from Jakarta and Bandung. The next team of DPR-GR-RI was air-visit to Jambi, Bengkulu, and Lampung, Banten same, wanted to secede from the province to become a province of its own parent.
    \n
    \nThe next reporter who was elderly, suggests that the Interior Minister Maj. Sumarno already prepared a draft provincial junior fashion area you wish to be the province itself and has entered into DPR-GR-RI. According to H. Gentur Mu'min, it means no longer the place it will be the province of the region itself (Mansur, 2001:101-102). Development of the movement that seems to be successful it is seen by the PKI as an opportunity. DN. Aidit as Chairman CC.PKI immediately formed CDB (Central Distric Buerau). Organ level Banten Province CDB PKI leadership Dachlan Rifa'i who later formed the Council of Revolution of Banten (Pattern PKI). However, the wheel of history say otherwise. DN intent. Aidiit not accomplished in Banten, because then events erupts G-30-S. PKI CDB headquarters was destroyed and ravaged by mass KAPPI KAMMI Consulate Attack (Mu'min H.Gentur information in Mansur, 2001:103). Post pembubabara PKI, Suharto then arrange try other measures that allow optimal tecapainya "chapters" Tritura (Three Demands of the People) and the tasks contained in Supersemar. To that end, Suharto then do the cleanup action against those who had been suspected of involvement in or support G30SPKI, his particular those in the government bureaucracy and the military both sispil (Pusponegoero and Notosusanto, 19939:414). The establishment of Banten Province committee that has been formed since 1963, did not escape from the purge of the Communist effort. Then the elements of the PKI was dissolved from the committee. But the authorities seem to keep putting suspicions that the committee has ridden PKI. The charges were of course made the committee shaky, especially the Central Government through the Kop-Kamtib and his Laksus continuously strive to do the cleaning. Therefore, the committee chose not to run while. Nonetheless, the committee stated explicitly that the committee was not ridden PKI and assume that it is a deliberate slander blown-breathed by those who are not pleased with the progress of Banten (H. Gentur Mu'min in Masnsur, 2001:102-103 ).
    \n
    \nTo create a new alliance, the committee began to involve activists force 66 in Jakarta and Bandung from Banten. Siliwangi military command serious attention to this movement for fear the formation of Banten province will be utilized by the remnants of the PKI. Banten Provincial Committee Secretary, H. Rahmatullah Sidik told me that he and Tubagus Kaking (Treasurer Committee Banten Province) always gets the watchful eye of the District Military Command VI Siliwangi. Even after that, not just anyone want to tell about the planned formation of Banten province because of fear by the authorities (Qorny, in Mansur, 2001:89; description Rahmatullah H. Sidik, in Masur, 2001:104) To anticipate things that are not desirable , in 1966 Major General Ibrahim Adjie, Commander Siliwangi, Korem 064/Maulana Yusuf inaugurates the mission, among others, to stem the movement of Banten Province. The first movement of Maulana Yusuf is scheduled Military Operations Siliwangi Bhakti massive military command level, deputy commander who was a Brigadier General Operations Priatna, Rangkasbitung people who had been commander of the contingent Garuda II in Congo-Africa (Qorny, in Mansur (Qorny in Mansur, 2001: 102-103).
    \n
    \nBhakti Siliwangi Military operations conducted under Danrem Bantam Senior Colonel Anwar Padmawijaya. Danrem figures which is the first and oldest building economic infrastructure Banten, crate building Serang General Meeting Hall, Port Karangantu rehabilitate, renovate the Great Mosque of Banten, and also perform building construction branch IAIN Sunan Gunung Djati Attack (now Maulana Hasanuddin STAIN), Dam Cicurug Malingping, rainbow Bath Stone, and others (Qorny in Mansur, 2001:89). Colonel Anwar successful mission with the support of the Local Government (Serang, Pandeglang and Lebak). This effort is expected to create a public opinion that the issue is not about the formation of the Province urgent. Sekalpipun operation continues, but does not diminish the spirit and determination of the driving Banten Province. Recorded committee invites successful field reconnaissance teams from the DPRD-GR Tk.I Jabar Kastura leaders, leaders from the operation Jabar Banten Kidul and Commission B DPRD-GR leadership of Brigadier General (Pol). Domo Pranoto to hold dialogue with all political leaders, community leaders, organizations, and youth (class 66) Banten (Qorny in Mansur, 2001:89).
    \n
    \nBanten Provincial Committee on 21 April 1967, defines "Kebupalatan Determination Committee Banten Province". Its contents begin with Prolegomena containing idiil foundation and legal basis for the establishment of Banten Province. Further proposed two conditions to be the province of the subjective condition people's desire or willingness to make the district a Banten province and that is the objective requirement Suber Natural Resources (SDA) and the Human Resources (HR) is sufficient to maintain the viability of a province. In the determination letter, described about the natural and human resources are owned Banten. Regarding the SDA, explained that agricultural products such as rice and pulses can be adequate and surplus if implemented appropriate technology, there are also diBanten rubber plantations, coconut, cloves, pepper, panilli, melinjo (Banten region producing chips that matters), and fruits ). Sea fishing is also very significant because 75% of Banten area surrounded by the sea. SDA is also promising is mine, a gold mine in Kurai, Cikurut iron ore, cement materials in Anyer, sulfur in Walantaka and Padarincang, Mika materials in Olean, CSD diamonds, coal at Mount Kencana, Mount madur and others. In addition, Bantam also has tourism assets, beautiful beaches, nature reserves and Ujung Kulon historical and cultural heritage eprnah experiencing glory in the past. Banten is also planned that will be composed of seven districts namely, Serang, Pandeglang, Lebak, Ujung Kulon, Cilangkahan, Tangerang and Jasinga. 2 as well as the Municipal Municipal Municipal Cilegon Banten and with a population in 1967 of about four million people (enter "Kebualtan full determination can be read in Mansur, 2001:107-114).
    \n
    \nOn the other hand, District Military Command Siliwangi repressive action, with the detention and questioning of some of the activists Banten Province in 1967. They are Moch. Sanusi, PSII figure that his position as Chairman of the DPRD-GR Tk.II Attack, Tb. Kaking (45 successful fighters in the rice business and Rachmatullah Sidik, Educator Activists Attack Sekber Golkar. Detention Moch. Sanusi undertaken in connection with the cousin Atje Chutbi Police Assistant Commissioner (BPH Serang) was involved in the Revolutionary Council (Pattern PKI) Banten. Incidentally also, his son named Chutbi and Cholid not include management or activists Banten Province. Generally excessive, Siliwangi military commander, Maj. Gen. HR Dharsono make daily quoted pernyataaan Mind that essentially accuses the movement as a pattern of PKI (isis letter to the DPR-GR -RI and the bill can be read in Banten Province Mansur, 2001:116-121).
    \n
    \nUwes Qorny, stated that in 1968, when he became head of the West Java area KAPPI plans to hold a leadership meeting KAPPI in Serang in West Java. He attended 3 KAPPI messenger center consisting of elements IPNU Party (NU), IPM (Muhammadiyah), SEPMI (PSII). They asked about the agenda of the meeting is to discuss the issue of Banten Province. That question invites wonderment in the minds Uwes, given the problems of Banten Province is unthinkable to be brought into the national meeting KAPPI behind so he asked the delegates what the background of the question. They opened the card, that they carry a message Brig Murtopo, Aspri (Personal Assistant) Politics President Suharto, who was very influential and Opsus Commander (Special Operations). Brigadier General Murtopo persuasively convey the message Murtopo Uwes so KAPPI Jabar Banten not discuss the integrity KAPPI and not divisive and KAPPI Priangan KAPPI Banten. Then in 1970, the Governor of West Java through the Chief Directorate of Special Province of West Java, Colonel Abdullah Prawirakusumah with community leaders and students in Bandung Banten do fundraising approach with all components in Banten (letter to the DPR-GR-RI and the bill can be read in Banten Province Mansur, 2001:90). Meanwhile Murtopo send Danu Muhamad Hasan, former Commander of DI / TII Jabar used Opsus. Thus the Joint Fundraising has been ongoing operation conducted by the Centre and the Governor of West Java to find common ground between two different desires in Banten Environment for (the contents of the letter to the DPR-GR-RI and the bill can be read in Banten Province Mansur, 2001:90) .
    \n
    \nTeam Colonel Abdullah managed to make some sort of consensus with the decision of the people through Parliament Banten-GR as Banten which emphasized that the substantive demands Propvinsi asiprasi Banten is a right and not the people but the time was deemed appropriate. Although this is considered close to the establishment of Banten Province expectations, on August 24, 1970, 27 members of DPR-GR with Bustaman spokesman, SH, proposing initiatives to make the bills of Banten Province (letter to the DPR-GR-RI and Bill Banten Province can be read in Mansur, 2001:91). The proposal could not be heard because of the many obstacles, among others, Governor Solichin.GP. Not ready to release Banten and Central Government did not give the green light. While the recommendation of DPR-GR-RI West Java tk.I surrender completely to the center.
    \n
    \nSubsequently, on October 25, 1970 Plenary Session of the Assembly held Big Society to validate Banten Banten Central Committee Presidium, sits as Chairman of the Advisory Tb. Bakhtiar Rifa'i, with the Chairman's Secretary Achmad Ayip Abdurachman Nurjani. Also sits as a member: Uwes Qorny, which 30 years later held a public desire to establish Banten province alone. In addition, there is also Ekky Syahrudin, Alaydrus Hasan, who also took part in the reform era later (Supandri, 2002:32-33). There is one thing to be proud of Banten society in 1970, Sultan Ageng Tirtayasa appointed as National Hero by Presidential No.45/TK/1970. Its not menggemberikan DPR-GR 1971 election results were not scheduled bill Porvinsi Banten. After that, the Banten terpaksan silent for the rest of the New Order. is there one or two times the action in Bandung Banten students who rallied but did not give the expected echo. With security-controlled approach of Bina Graha able to keep the patrimonialistis state properties.
    \n
    \nUntil all of a sudden 26 years later when the New Order began to falter in August 1997, Uwes Qorny interviewed by Lukman Hakim from Merdeka Day on the need established Banten Province. In the article entitled "Uwes Qorny: time Banten province to become the 28th" disclosed that the Provincial Government of Banten became the 28 is the right of people and a dynamic aspirations of the legal disclosed in chronological order on the idea to form the province of Banten. With the advent of this news, the Banten if awakened from his sleep (Qorny in Mansur, 2001:94). When Suharto was re-elected in the General Assembly (SU) Assembly in March 1998 appeared negative reactions from various circles in particular the forces of political infrastructure is intended to change the National Chairman, louder reaction when President Suharto announced the composition of the Cabinet on March 14, 1998. Various comments popping up on sususna Cabinet considered is infused with Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).
    \n
    \nIn the Cabinet not only looks Soeharto's cronies, but it seems one of the Soeharto's daughter Siti Hardiyanti Rukmana, believed to occupy the seat of the Minister of Social Affairs. Folk like completely lost confidence in the government. Hope to obtain a clean government and is expected to bring the nation out of the crises that happened seemed to disappear with the appearance of corruption-laden Cabinet. Feel the new government that was expected to address the crisis could no longer be expected, people apda finally getting motivated to take their own way in dealing with disappointment. President Suharto's last attempt to restore the people's trust ddengan rescue efforts through the Cabinet reshuffle fails, the candidates were asked dudukpun Minister had no interest in occupying again.
    \n
    \nFinally, on May 21, 1998 President Suharto put his and Vice President Habibie was sworn in as the new President. with the end of the New Order that tend repressive society now seemed fresh air revive democracy. However, political maneuvering by Habibie's Cabinet could not get a positive response from the public. However, to answer the demands of society Habibie issued a policy in the form of the legislation, the release of political prisoners, the opening of the freedom of the press, freedom to form political parties and legal reform, and human rights.
    \n
    \nEconomic field, Habibie also seeks to issue policies that can reduce the level of inflation, the availability for the restoration of economic affordability, community economic development, banking restructuring, and improvements in the rupiah. Release of political prisoners sedidkit policy number as the Habibie government to lift the image of government that upholds democratic values niali. Support for this policy not only come in the country, but also from abroad. Habibie maneuvers held various political changes mendogkrak sympathy for the people to rule slow lau spawned positive expectations of the people of the existence of the government led by Habibie. This is a new opportunity for the people of Banten to realize that long-suppressed desire. A day after President Suharto stepped down, thousands of people Banten led by H. Mulya Embay sharif and a number of young leaders Senayan Banten came to express support to BJ Habibie. When do Special Session on November 10, 1998, the government decided the holding (Swakarsa Security) to secure the trial. Once again, the group of residents came to participate Banten be Pam Swakarsa (Mansur, 2001:124). In early 1999, President BJ. Habibie planning a visit to Banten in late January 1999, H. Mulya Embay Sharif, accompanied by some Kyai and some characters are called to the Presidential Palace in preparation for this visit. As planned on Friday, February 5, 1998 President Habibie visited Banten. The meeting place is selected Iman Islamic Boarding Daul led Pandeglang KH Aminuddin Ibrahim. Scenarios are designed in accordance with the West Java governor and the minister who came the State Secretary Akbar, Minister of Defense / Armed Forces Commander Gen. Wiranto, Religious Affairs Minister Malik Fajar, Minister for Cooperatives / Small Entrepreneur and puffed Sasono. Caregivers Pondok Pesantren Darul Iman K.H. Aminudin Ibrahim suggested that the former residency of Banten region increased to Banten Province. On that occasion, President BJ. Habibietidak rejected the proposal, stating that the proposal was only to go through the constitutional mechanism. Diajukna similar proposal by K.H. Mansur Muchjidin in the dialogue President BJ. Habibie in the same visit as when in Pandeglang (Mansur, 2001:127).
    \n
    \nBanten people feel a fresh breeze with the response to the President-3's. It was reported in various print media and electronic media in Banten. Banten Express weekly newspaper, contains a variety of news about the activities related to the planned formation of Banten province, as well as articles that support the plan. People's desire to realize Banten Banten province, turned out to be completely utilized by parties who were campaigning ahead of the elections. Party MKGR example, in a campaign in Pandeglang clearly states overwhelmingly support the Banten community. Crescent Star Party (PBB), which is also campaigning in Pandeglang, stating the same thing. Even the National Mandate Party (PAN) bold campaign: "PAN wins, Banten province so!" (Mansur, 2001:130; interview with Indra Abidin, August 20, 2003).
    \n
    \nIn early 1999, taking place in the Village Substation Tanjak, Pandeglang, held hala-bilhalal Foundation Seven wells and a reunion of former students of SMP Pandeglang. On that occasion, Ekky Syahruddin, talking about reform. He, among others, recommend that people take the opportunity of reform Banten, to reopen discourse formation of Banten province. Such meetings are also conducted at the High School Chemistry Alalnys in Serang and a meeting ternyatta it a step further. Planning meeting participants protest to the House of Representatives in Jakarta. Several days after the meeting, using buses liam Bantam youth went to the House in Jakarta to convey the aspirations formation of Banten province. It's just because it was not planned carefully, these protests did not return any results. However, at least this is the first step to opening Bantam youth continued discourse about Banten (interview with Indra Abidin, September 2, 2003 in Jakarta). The next step was more targeted youth in Serang incorporated in Indonesian Reform Youth Movement (GPRI). Meetings, discussions, held at the home of H. Al-Mariz Sanuri Parliament Complex in Serang. These young men also made visits to the intellectual leaders such as HMA Tihami, Rector STAIN Serang, Muarif Ambary Hasan, head of the National Research Center for archaeologists. Further meetings were held at the Hotel patra services, which results in Anyer Banten society Consultative Committee with its Chairman Agus Najiullah Aenk Chaerudin accompanied Ibrahim and Udin Saparudin. Some employers are required contribution for financing Banten deliberation. (Interview with Indra Abidin, who was also present at the meeting).
    \n
    \nThe idea K.H. Djuwaeli Ershad, chairman Anwar Matla'ul offerings, established the Working Group-PPB, some community leaders to join in it. Various meetings were held to plan-plan on the establishment of Banten Province. Apparently, this is not the only group to think about PPB, other groups emerged. In mid-July 1999 with co-chaired by H. Uwes Qorny. His first activity was held a rally held in the square west of Serang. meeting were read Banten People's Declaration, signed in 1999 by 30 prominent members of Banten, among others Uwes Qorny, Uu Mangkusasmita, Djajuli Mangkusubrata, Gunawan, Sofyan Ichsan, and others. The declaration reads as follows: "Bismillahirrohmanirrohiim We, the People Banten, hereby declare that the Province of Banten Tk.I was time to set up. Other matters concerning legalization should be held in accordance with rules and regulations that apply perundannga in the quickest tempo. May Allah SWT, meridho'i our struggle, ammien, Serang, Sunday 5 Robi'ul Tsani 1420/Minggu July 18, 1999, "(Mansur, 2001:174-175) Recognition government against the wishes of the people of offerings began to appear late July 199, Interior Minister Hamid Syarwan High School graduation ceremony on the occasion of Public Administration (STPDN) in Jatinangor, stating that the wishes of the people of Banten is a natural thing and something needs to be processed. Minister's statement was welcomed warmly the people of Banten. Then on August 1, 1999 (Mansur, 2001:2001:134).
    \n
    \nNational Seminar held "Reinforce the realization Projection Banten province," held at Hotel Patra Jasa Anyer. The speakers were the Minister of Law and Legislation Yusril Ihza Mahendra, Ekky Syahruddin (DPR-RI), Ershad Djuwaeli (PB Matla'ul Chairman Anwar), HMATihami (SMHB STAIN Chairman), Head of Public Relations Department of Home Affairs Herman Ibrahim, and R. Gunawan. The speakers that look of each field assume that deserved Banten realized (Supandri, 2002:37; Masur, 2001:134-135).
    \n
    \nIn the seminar, attended the Banten community leaders, it is important endorsement of the Working Group Formation of Banten Province (WG-PPB) chaired by Ershad Djuwaeli, with Ridwan Rusli General Secretary, and Treasurer R. Gunawan, and sits as an advisor to a number of figures such as Ekky Syahruddin, H. Bakhtiar tubagus Rifa'i, Tubagus Sochib Chasan, Uwes Qorny, H. Mulya Embay Sharif, H. Djoko Munandar, Tubagus Farich Nahril, Djajuli Mangkusubrata, Uu Mangkusasmita, etc. (Supandri, 2002:37-38).
    \n
    \nSocialization to establish Banten province continue in effect through various media, both print and electronic media. In the news disclosed that efforts to mendirikanProvinsi Banten had actually begun in 1953. And community response to the idea antusiasmeberbagai PPB has prompted several prominent elite to consolidate themselves in a more orderly, systematic and organized. Meanwhile, the idea of rolling PPB continues. Still in August 1999 established the Working Committee of PPB in Pari Village, District Mandalawangi. The agency in charge of preparing the management in each district. at the time it was compiled PPB Board Sub-Committee (SK-PPB) Chairman ACENG Pandeglang with Isaac. A few days later, on August 28, 1999 meeting held at Pondok Kharisma Labuan and generate Forum Gathering Pandeglang Residents will strengthen the struggle SK-PPB Pandeglang.
    \n
    \nFurthermore, on 11 September 1999, at Graha Pancasila Paneglang, SK-PPB Pandeglang Fosgalang Board declared once inauguration. The organization is chaired by H. Djadjat Mudjahidin, Vice Chairman K.H. Aminuddin Ibrahim, the Chairman of the Advisory Board of HM Zein, the former Regent Pandeglang, in the event that SK-PPB Pandeglang issued a statement which, among others, and urged the government to immediately process the DPRD Pandeglang establishment of Banten Province (Mansur, 2001:144-145). Activity in this very interesting especially Pandeglang then associated with a character that is both a statement of historical legitimacy. He stated that his grandfather once told that if you want to realize the Banten province, if you want to succeed must begin Paneglang, in tutugan Pulosari. Therefore, when a meeting was held in the village of Pari, he felt confident of success, because the former kingdom Tutugan Pulosari is Salakanagara first (Mansur, 2001:145). This is interesting because the statement was made after the Banten standing, or are post-eventum statement. On September 20, 1999, the board SK-PPB Bandung Raya was formed, with the Chair: H. Muslim Djamaludin, Secretary Tb. Kun Maulawarman, at the same time also formed SK-PPB at the Serang District Chairman: Achmad Sudirdja, addressing what is happening in Banten, West Java provincial government began to pay attention to posture as if Banten stand alone, it means the most revenue ( PAD) is lost, not to mention other impacts. Group elements Banten people trying to come to Gedung Sate in their aspirations. For example, on October 4, 1999, Forban (Bantam Movement Forum) which consists of several elements that berdomisli regional student organizations in London, among others repercussion (Students Pandeglang family), Kumala (Family Student Lebak), KMC (kKeluarga Students Cilegon), IMB ( Student Association Bantam), RTC (Family Student Banten), IKMB (Bantam Student Family Association), and Kamayasa (Family of Student Tirtayasa), one of the presidium is Saefudi, and as coordinator of the action divis Iwan Ridwan, come to dialogue with Java Governor Oktpber west on 29, 1999, West Java Governor HR Nuriana deliver aid from the Foundation "Saung kadeudeuh" for the Bantam, in the form of down payment assistance to the RSS houses 156 employees of Class I and II in Lebak regency, amounting to 218.4 million.
    \n
    \nOn that occasion, the Governor questioned whether desire to establish Banten province was the desire of a handful of elite or indeed the desire of the people?, The governor suggested that a referendum be held. Governor diplomatically stated that he would not obstruct PPB, as long as it is done in a democratic and constitutional (Mind, October 30, 1999). As a continuation of the establishment KPPB, on November 2nd, 1999 established the Board Sub Committee on the Formation of Banten Province (SK-PPB) in Tangerang and Tangerang, which is chaired by H. Tamin HR and on the same day the Board also formed SK-PPB in Cilegon, chaired by H. Zaidan Riva'i (Chairman of the Parliament Cilegon) (Supandri, 2002:47). In the course of a relatively fast, there are two great organizations that PPB KPPB who has stood on July 18, 1999 and WG-PPB were established on August 1, 1999. Chairman of both organizations sam both come from both organizations Rangkasbitung and age to within two weeks. But there seems to be a mismatch between the chairman. Although there have been attempts to find the coordination to mempersatuakn KPPB and WG-PPB, presumably action-PPB Working Group returned by KPPB. On 6-7 November 1999 held the Coordination Meeting (Rakor) KPPB held at the Islamic Center Attack in the Working Group meetings held-PPB was not invited. Coordination meetings attended by representatives of the four districts and two cities in Banten. This led to a meeting on 20-24 November 1999 in Pondok Kharisma Labuan, which produces the thoughts poko 10 pages thick, which is formulated by a team of nine that Uwes Qorny, Eutik Suwarta, ACENG Isaac, HE Tjutju Suryalaga, Agus Aan Heryana, Yayat Desire Triana, Dede Biul, H. Djadjat Mudjahidin, and K.H. Djunaedi. Main ideas called the "Blue Book" was presented to Parliament as the Residency area of Banten, West Java Legislative Council, the Governor of West Java, the House of Representatives, and President Abdurahman Wahid (Mansur ,2001:162-173). Feud between WG-PPB with KPPB erupted on 27 November 1999, Tim PPB Working Group held a meeting in Cilegon Kuring Eating sari. In the event that invited the Regent, Mayor, Chairman of the Parliament, and public figures, such as Ekky Syahruddin, SE (DPR-RI), H. Tubagus Farich Nahril, H. Chasan tubagus Sochib and others. Meanwhile, the board KPPB not invited in writing. Namu at the suggestion of H. Tubagus Sochib Chasan, administrators KPPB asked to attend. It turns out in the meeting, the leaders KPPB just be a spectator so that the atmosphere becomes tense meeting. Ekky Syahruddin who became host of the show berusha harmonize the atmosphere by asking Iwa Tuskana KPPB representative to speak. When speaking that sounded glass cracked. Although Ekky trying hard to overcome the situation, the board KPPB eventually left the show before the meeting is over (Mansur, 2001 155, also interviews with Nahril H.Tb.Farich on August 19, 2003). At night it was also announced that the funds collected from the struggle of the Regent, the Mayor, and the figures Banten. Seeing the attitude of the people who are so enthusiastic Banten with PPB, the people's representatives in the Council of the District-district residency of Banten responsive to the growing aspirations among the people. On 2 December 1999, Parliament Attack Tk.II provides decision to approve the establishment of Banten Province. The issue of Banten province continues to reverberate, Banten leaders tried to gain the support of the Minister of Home Affairs. Groups Jakarta and Banten other leaders had the opportunity to meet Home Minister Suryadi Sudirdja, after the Minister inaugurate the exhibition at Bidakara, Jakarta on December 3, 1999. in a meeting held at the Hotel Restourant, Banten leaders present were Tb. Farich Nahril, H. Mardini. H. Uwes Qorny, H. Ershad Duwaeli, Aly Yahya, H.M.I. Tihami, and H.Tb.Chasan Sochib. Interior Minister advise if the people had been rounded Banten. H. Tb. Farich Nahril, there is still a relationship * with Ekky Syahruddin family, who had come to the meeting, at the invitation of Aenk Haerudin, KAHMI members who take charge of Working Group-PPB. However, he left the meeting before the event is over after seeing a situation fraught between KPPB and WG-PPB.
    \n
    \nOn December 5, 1999, held a rally KPPB square the Great Mosque of Banten Lama with the theme "Through the establishment of the National Conference of Banten We Improve People's Welfare Economy". On that occasion, Isaac ACENG read "National Declaration on Establishment of Banten Province". In the declaration of the event, which was attended Uwes Qorny and KPPB these figures, also collected thousands of signatures that are present in the public square, in the 25-meter long cloth banner.
    \n
    \nText of the Declaration is designed by Tim KPPB it reads as follows: "We the people of Banten hereby declare that the Province of Banten was time formed. Matters concerning legalization should be held in accordance with the laws and regulations in force in the tempo as soon as possible. May Allah SWT. bless our struggle. Amien (Mansur, 2001:174).
    \n
    \nIn KPPB recommendation mentioned that KPPB is the only container communities to fight for Banten Province Banten. Perhaps this could be considered an act of exclusion-UN Working Group chaired by KH Ershad Djuwaeli or show that there is a mismatch between the UN Working Group KPPB, especially the chairman of both organizations. According to some sources memamng both organizations compete for recognition as the only forum to fight for Banten Province (Mansur ,2001:147-148, also interviews with Tb.Farich Nahril, August 19, 2003, and a written statement H.Mardini, 11 September 2003). Then on December 7, 1999, the council issued a Level II Valley of the consent decree to the UN, followed later on December 13, 1999 by Serang regency. A day later, on December 14 Cilegon City Council expressed the same decision. The decrees of course forwarded to the West Java Legislative Council and House of Representatives in Jakarta, as well as a decree of Parliament Tk II Pandeglang.
    \n
    \nOn 16 December 1999, a group of scholars and community leaders, both formal and informal Banten came to express their aspirations to Gedung Sate. Subsequently, on December 20, 1999, the House of Representatives held a working visit to London and questioned the matter to the Governor of West Java. In that opportunity, the governor explained that the United Nations is quite open opportunities, as long as that desire is the desire of the people of Banten which processed democratically and constitutionally, and politically approved by Parliament each kabu [patent / municipality. At the date of January 9, 2000 held aacara Haul commemorate Sultan Maulana Hasanuddin in residence KH Tb. A Sadzili Wasi, head of Pesantren Al-Qur'aniyah Pondik Banten Grand Mosque complex is located in Serang. In that opportunity, Akbar Tanjung, who attended as Chairman of the Parliament expressed support for the establishment of Banten Propinis. Meanwhile Level II DPRD Banten which has approved the UN is Serang, Pandeglang, Rangkasbitung, and Lebak. Tanerang when it still did not give consent (Mansur, 2001:183).
    \n
    \nFurthermore in Bandung, when the Chairman of the House of Representatives has expressed attitudes supporting the UN, Council of West Java Province was finally agreed to the establishment of the United Nations Act. However, the Governor of West Java does not just approve. Jabar Propinis local government, in early January 2000 request to the government officials to conduct a feasibility study of West Java Province will Banetn. Bappeda Jabar ask Kusnaka Adimihardja, Chairman of the Research Institute University of Padjadjaran, Yudhisthira Garna, Professor of Anthropology at the University of Padjadjaran Experts Baduy, and Nina Herlina Lubis, Indonesia Branch Chief Historian Society of West Java, to make an assessment of the socio-cultural and historical Banten. As academics, three experts make objective assessment of each corresponding field. UN issues continue to roll in a variety of formal and informal findings of such study, cadre training activities, in seminars, discussions and meetings of the clergy and various other groups. In this development activities esprit de corps, solidarity, and feeling the same boat to be something important. Feelings of the characters were developed by exposing Banten Banten issue of ethnicity that it was the merry meeting. Historically ririskiky Banten has its own history, different road denag Priangan history that had colonized Mataram.Sementara Banten had debuted with the empire. Even long time it faced Banten and merry meeting either directly aupun indirectly. In colonial times the civil service is considered as an accomplice Priangan Netherlands. As has been stated that the social movement is endemic in Banten in the 19th century, who were targeted were the colonial officials and the civil service. And this feud continued until the time of independence with a bunch of eviction by the revolutionaries bureaucrats Priangan Banten. In the New Order era, Banten even feel colonized bac Priangan bureaucrats who became the regent and officials. With the format and structure yangbersifat politically centralized, placement of important officials in areas such as regents and mayors are determined by the central or provincial tastes so strange as electronegative as if the positions it is almost always a portion of Priangan officials. With a top job in the area controlled by officials of Priangan did little if any recruitment Priangan also a lot of people so Korpi menjadai spoofed "Priangan Corps". STAIN Chairman Hasanuduin, exemplifies how the employee portion of filling in the campaign to be fully authorized people of the province without any ability of the company to employees merekrtu according to their needs. Vice Chairman KPPB, Djajuli Mangkusubrata before DPOD team in Serang once declared, "The people of Banten better independent living in Banten Province seklipun formerly deprived of the department of life but still" colonized "by the other provinces. The same as it is said Professor Untirta Supaman Usaman, citing Filipino hero, Jose Rizal that, "It is better to live in hell but independent of the life in heaven but" colonized ". Perhaps one thing is quite surprising, the door of the home of an outer Baduy people, sticker reading "Provincial or Death". Tb.H. Farich Nahril, MBA invites H. Mardini and Muchtar Mandala, perjuanagan to participate in the formation of Banten province. They are trying to find the right solution to coordinate all the elements associated with the UN, including the UN Working Group reconcile and KPPB. The three of them met at Arya Duta Hotel Jakarta. The leaders agreed to invite both sides to the conflict. In the next meeting, on January 18, 2000, in the same place, only KK. Ershad Djuwaeli that meet unangan Farich et al. Although it has not managed to bring the two men, but the problem seems obvious. Both the large group, each claimed as a forum to fight for the sole province of Banten. Yet according to the stronghold of Ershad Djuwaeli, KPPB charge of UN socialization to grass-root level, while the UN working group in charge of preparing human resources and natural resources within the framework of the United Nations (Mansur, 2001:176, also interviews with Tb. H. Farich Nahril, August 19, 2003 and written description of H. Mardini, 11 September 2003). But that seems to surface is pesaingan between the two groups. When the group came out of the idea of a separately organized activities, suddenly other groups hold events precede, suddenly other groups hold events precede it. In view Tb.Farich Nahril and comrades, and conflicts between KPPB inisangat WG-UN counter-productive in achieving the United Nations. That sebabbya conflict must end immediately on a 'win-win solution. "Furthermore, the effort H.Mardini, Chairman KPPB H.Uwes Qorny finally willing to meet with the chairman of the UN Working Group-KH. Ershad Djuwaeli. "Group Jakarta" finally managed to "reconcile" the two men at odds on an event that was held in Shima Japanese Restaurant, Arya Duta Hotel in Jakarta.
    \n
    \nDuring the meeting, in addition to the three initiators, there were also scholars Banten, H.MA Tihami, two members of the House of Representatives from Banten is Ekky Syahruddin danAly Yahya, as well as leaders from both camps, namely Hasan Alaydrus, H.Segaf Usman, Udin Safarudin, Aenk Haerudin, H. Bay Mulyadi Jayabaya, Uu Mangkusasmita, and others who numbered about 15 people. On that occasion, Mochtar Mandala mengusulklan separately held silatuhrami massive in its resting place in Kampung Nyimas Ropoh in Pandeglang. Meanwhile, although a bit late, given the attraction between the pros and cons in Tangerang regency, it was not until January 22, 2000, Head of Tangerang Regency issued a Statement of Approval for Establishment of Propinis Banten. Banten leaders move on the support of elites who are out of Banten Banten, such as Bandung, Bogor and Jakarta. The results were quite positive, although of course not a few elite who for various reasons are not interested in supporting the United Nations. However, in the end most elite Bantam being supportive. One of the characters who live in Jakarta, Banten is Tb. H.Tryana Sjam'un. He is a former banker and businessman who is also a shareholder and commissioners in the various companies. He appeared to be the driving force of the various activities at the national scale in order to realize Banten Province. Initial direct involvement began when Uwes Qorny Sjam'un, as employers yangbiasa first feasibility study of the United Nations. The feasibility study should be conducted by an independent team. When he was reunited with his friend, Uwes Qorny stated, that such a study would take too long, while the UN should be achieved in the immediate future. In accordance with the agreement at Arya Duta Hotel on January 18, 2000, mengdakan bi-page event in the village Nyimas Ropoh, Pandeglang.
    \n
    \nActing as host is H. Muchtar Mandala According to the host, the guest book, there were 540 people in attendance, plus the committee and guests who do not sign the guest book, expected number of attendees reached more than 600 people. Interior Minister Surjadi Sudirdja, who attended the efforts of H. Mardini, in his speech said that during his first time seeing so many Banten leaders can come together. Indeed, "Ropoh Nyimas meeting" attended by many people from the scholars, warriors, mothers who are members of Iwaba (Bantam Women Association), youth, students, community leaders both in Banten and beyond Banten, the Regent of all Banten, as well as the chairman of the parliament as Banten. In this silatuhrahmi meeting, which acts as the inviter Uwes QOrny, Djuwaeli Ershad, an H. Mardini. Meanwhile, Banten leaders were present, among others, Interior Minister Lieutenant General (ret) Suryadi Sudirdja, Chairman KAHMI Jaya, Tb. Farich Nahril, Tb.H. Tryana Sjam'un, Member of Parliament Ekky Syahrudin, H> M.Aly Yahya, and Umbu Saraswati, Rony Nitibaskara scholar Banten, Mustopadidjaja, Danh> MA Tihami, employers H.Tb. Chasan Sochib, paragraph Sudrajata, H.Hariri Hady, artist Muni Cader and Dedy Gumelar (Miing Bagito), H. ACENG Isaac, H. Djadjat Mudjahidin, Elwa Tuskana, H. Djuwanda, H.Bay Jayabaya Mulyadi, the scholars KH.Aminuddin Ibrahim. LML, KH. Joseph, and H. Mulya Embay H. Sharif Irja Karis, H.Mansyur Muchjidin, H.Tb. Aat Intercession, Uu Mangkusamita, H, Djajuli Mangkusubrata, Agus Najiullah, Tb.Encep Hadimulyana. Banetn officials were present among others Yitno Pandeglang Regent, Regent of Lebak Yas'a Mulyadi, chairman of the parliament Pandeglang, Encep Daden Ibrahim, and Chief Legislative District. Tangerang. Other figures namely, Dada, ACENG Isaac, Hadi Hariri, Sudrad, Aaron Kamin, Palgunadi, and others. As the peak of the event read "Nyi Mas Ropoh Declaration" which was read by Encep Daden Ibrahim, Chairman of the Parliament Pandeglang accompanied by heads of DPRD Banten se. It can be seen as an official endorsement of all Level II DPRD Banten residency, who attended the event. The statement as follows:
    \n
    \n1. We always consistent Banten residents to keep the unity of the nation within the Unitary State of the Republic of Indonesia.
    \n
    \n2. We urge citizens Banten legislative and executive branches, both in area and in the center, to immediately realize the Banten province, and we are ready to hold fast to accept the mandate of the people's aspirations will be the formation of Banten province.
    \n
    \n3. We Banten residents agreed to keep the unity and togetherness in order to realize the mandate in accordance with community expectations Banten as an effort to improve the welfare of the whole society of Banten.
    \n
    \nSimilarly, the joint statement this letter we make to the truth - truth without any intervention would be the creation of community responsibility in a fair and prosperous prosperity in justice. Hopefully this intention is always there in the protection of Allah SWT. Amin (Mansur ,2001:180-181). The meeting was implying that they were present at the general spirit of the participants felt the flames and the growing sense of togetherness, a sense of brotherhood that is so united, compact united for one purpose may not be dammed again the spirit "should be the province of Banten." Some participants felt confident with such spirit Banten "definitely" be provincial, even if the nuance of the meeting at that time, there was a kind of feeling as if he really Banten Province has become.
    \n
    \nAs was agreed at a meeting in the village Nyimas Ropoh, Banten leaders met the chairman Parliament on January 25, 2005. Teams met earlier in the Permata Hijau to finalize the plan and then set off together to the Parliament building in Senayan Jakarta. Banten community leaders who attended the Leadership Council sewilayah Banten, H.Uwes Qorny, Tb. H.Farich Nahril, H.Muchtar Mandala, H. Mardini, Tb.H.Tryana Sjam'un, Ershad Djuwaeli, Tb.Chasan Sochib, KH.Aminuddin Ibrahim, H.Tb. Aat Intercession, Djunaedi As'ad, and others - others. Banten leaders was well received by the Chairman of the House of Representatives Akbar Tanjung is accompanied by several other House leaders in building Nusantara III in Floor. On that occasion, the Chairman of the House of Representatives stated that the views of the people's demands, the urgency of the UN proposal was so high that the House will be working on making these aspirations can be channeled properly. After the meeting, the group of about a hundred people that were offered lunch by Tb. H. Tryana Sjam'un at Lagoon Restaurant Hilton Hotel Jakarta. At the time it was discussed about the strategy and next steps as well as the budget for various activities dperlukan UN as an organization may not be able to walk without financial support. In the evening, dinner Tryana Sjam'un invited several leaders who attended the meeting that afternoon at his home in South Kemang. On that occasion, Tryana Sjam'un menyeahkan some money to H.Mardini for PP activities. (Written statement H.Mardidi 11 September 2003). Meeting "Group Jakarta" is then performed on the Tb. H.Farich Nahril in Permata Hijau. As a veteran organizer, he stressed the need for good planning that surely there must be sufficient financial support. Ketu then this glorious KAHMI contacted the businessman from Banten familiar. In a meeting at the Permata Hijau, Tb. Farich Nahril proposed the formation of a container that serves as a "coordinator" organizations and elements associated with the United Nations.
    \n
    \nThe businessman from Banten was then formed containers called "Coordinator of Banten Entrepreneurs Association", whose members include Tb.Farich Nahril, H. Muchtar Mandala, Tb. H.Tryana Sjam'un, KH. Ershad Djuwaeli, Tb.H. Chasan Sochib, H. Mardini, and others. On February 4, 2000, the top employers in Banten Banten community leaders invited to attend the meeting at home Tb.H.Tryana Sjam'un, Jalan Kemang in South Jakarta VIII. Acting as a committee inviter is Tb.Farich Nahril and H.Mardini. In opening the meeting, H. Mardini expressed the need to set up a container of the organization and the need for leaders who will lead the organization. Most of the meeting participants agreed on the establishment of a container almost Entrepreneurs Association Banten, which indeed has been established previously. However H.Muchtar Mandala, proposing a more appropriate forum to bring together groups of UN struggles he was named mengusulkann Keep container Coordinating Agency Formation Banten Province (Bakor-UN). The meeting also agreed Tb.H.Tryana Sjam'un as Chairman Bakor-UN, the attendees unanimously accepted the General sebagaiketua Bakor-Banten and Tb. H.Farich Nahril as General Secretary and H. Mardini as Treasurer. In the meeting of the board improvements in Jalan Raya 49 Jakarta Penglima Polim set the container name as the establishment of Banten Province Coordinating Board (Bakor-UN), which consists of all elements of the struggle movement Banten Province is located in Banten and that is in the surrounding areas including Jakarta, Bandung , Bogor and Lampung. UN in motion, can not forget the role of students as well as substitution of the Old Order by New Order, then the turn of the New Order, the role of students is very significant. Similarly, the UN movement, their contribution is quite important. The student activists-ommended consolidate themselves into various groups and forums to help actualize the purpose of the establishment of Banten Province is both in itself Maupin outside Banten Banten like, ranging from Student Senate Untirta, STAIN, IAIB, AMIK, and Akperta in Banten to student organizations outside Banten as in Depok: UI Faculty, Bandung: Student movements Forum Banten (FORBAN), Kumala, repercussion, Kumayasa, IMB, IKMB, KMB, HMB, and Himata, as well as in Bogor: Student Movement ( GEMA) (Mulyana, 2000:314). Not forgetting also is resident outside Banten Banten is also called upon to consolidate themselves or at least more exist after this issue as residents in Bandung Banten Yanga (Riwaban), Citizens Banten Jakarta, Cianjur, Lampung and others. Organizing such a movement is of course to make efforts to achieve the targets movements become more effective and efficient. For example, by mendesakan support and recommendation of formal political institutions both at the regional, local and national (Mulyana, 2000:315). In May, the committee conducted meetings with invited government. At that time the government requested postponement Establishment Act for the establishment of Banten Province DPOD unfinished. Of course it makes people delay Banten upset that no one threatened to shut down the toll road to Soekarno-Hatta airport or threatening to extinguish the power plant and block crossing Surlayala Merak-Bakauheni (Mansur, 2001:2004-241) On June 8, 2000, Chairman of the Board UN adviser Bakor-Tb. H. Chasan Sochib with Muspida se-Region I and the residency of Banten Banten community leaders met to bid farewell to the Governor of West Java House meeting held in West Java revenue in the Soekarno Hatta.
    \n
    \nOn that occasion, the Governor HR Nuriana can not say about the results agree or not because there has been no research DPOD. Among the participants of the meeting, there was less agree with the statement of the Governor of West Java was so out of the room. After the meeting, Tb. H. Chasan Sochib spontaneous beg leave to say goodbye to the areas around the Level II West Java, Bogor, Cirebon, Purwakarta, and Garut. Safari separation was conducted 20-23 June 2000 (Mansur, 2001:261-271). When finally DPOD formed, Bakor UN was moving fast. Lobby lobby was led by the United Nations to Bako-ministers who are members DPOD ie, Rashid Ryaas Minister and Minister of Regional Autonomy Law / Legislation and Human Rights, Yusril Ihza Mahendra.
    \n
    \nIn DPOD meeting, ministers decided to end it all Bahwan Banten province worthy (Mansur, 2001:242). On the stairs July 18, 2000, Banten leaders gathering visits to the President Abdurahman Wahid in Bina Graha. Several leaders who spoke to the President of Banten, among others Tb. H. Triyana Sjam'un and Aly Yahya. In that opportunity, the President stated that the outcome of the trial DPOD already received and signed. On that occasion the President said that his ancestors, from eight generations ago, came from Tanara. So he still has a kinship relationship with Sheikh Al-Nawawi Banteni (Mansur, 2001:243-244). DPOD team invites UN Bakor to listen to research conducted by Tim LJPI. The review was carried out on the study team DPOD. On August 29, 2000, Bakor-UN Special Committee was invited by the House of Representatives to discuss the finalization of the establishment of Banten Province. on the occasion, Chairman of the Special Committee, Amin Aryoso state capital of Banten which will run out of the running as Propinsi.dalam opportunity, Ketuan Bakor-General United Nations, Tb. H. Tryana Sjam'un Bakor-Chairman who accompanied the UN, H.Uwes Qorny, confirmed that Banten was ready to become a province. At that time, Tryana denganmenitikan tears replied, that to run the new province, if deemed necessary, will Banten society dues. (Interview with Tb.H. Tryana Sjam'un, September 2, 2003). On September 5, 2000 Minister Suryadi Sudirdja, with Tim DPOD, accompanied Bakor-UN conducted a review of spaciousness, which was centered in Pandeglang Regency Hall. In the field visit was attended, among others Menotda Ryaas Rashid, Minister of Defense, and Governor HR Nuriana. This activity is also used to expose the results of a feasibility study conducted LJPI. To counter the results of the study are somewhat less favorable LIPI Bantenitu, Dodi Nandika and Dedi Barnawijaya, Bakor-member team of UN experts, delivering results Bakor-UN workshop at the Hilton Hotel 19-20 August 2000, Next, Chairman of the UN Bakor-Tb . H. Tryana Sjam'un express the views of the United Nations before the end of Tim DPOD. The meeting in Pandeglang produce a unanimous decision to approve and support the establishment of Banten Province. Thus from the political, economic, socio-cultural, conceptual and constitutional jurisdiction, the bill on the establishment of Banten Province has met all the requirements so as to be ready to enact laws that will be done through talks Level IV / DPR decision by the end of September 2000. However, since the end of September 2000 the Council are running the recess, it was agreed Discussion Level IV was held on October 4, 2000, which was preceded by talks Level III on October 3, 2000 and it was approved by the Consultative Body on September 7, 2000 ( mulyana, 2003:342-343).
    \n
    \nThen on October 3, 2000 meeting of the committee. At the meeting the government has reported that the necessary requirements are met so that the Government can approve the bill on the establishment of Banten Province has been read and approved for Level IV continued to talk to the next morning, which is dated October 4, 2000, in order to obtain the approval of the House of Representatives that could further submitted to the Government legislated for. On the day Wednesday, October 4, 2000, thousands of people Banten, ranging from scholars, students, members of NGOs, artists, packed the Parliament House on the day it held a plenary meeting has been waiting for the Bantam. After listening to the views of the end of the existing factions, the meeting which took place at 9:00 ari ends at 13:30 with the peak of the ratification of the Bill formation of Banten province into Law No. 23 of 2000 on the establishment of Banten Province. All fractions House of Representatives unanimously approved the ratification. Golkar faction which is the motor of this initiative proposal expects that development policy strategy Banten must include three things: first, community empowerment as a core philosophy of "building area". Second, utilization, maintenance, and development of resource potential by applying the model Banten development focused on broad community participation, transparency, good governance and corruption-free, democratic, responsive, honest and fair. Third, the development of public welfare by utilizing the potential and characteristics of territory, natural resources, cultural, technological, religious and moral norms and the capacity of the human being and society. In his speech Minister Suryadi Sudirdja said that, processing khsususnya formation of Banten province and also in other areas of expansion in general can only provide a pekajaran good for all of us, in the face of similar cases in the future. The lesson we can take is as follows:
    \n
    \nFirst, that the policy sets the wanted most of all to be of public interest, should we agree there needs to be mechanisms for consultation with the community, suggestions and opinions so that when the policy was taken, the community was ready and more than it can provide support.
    \n
    \nSecondly, that the policy-setting process, in this case to establish a new autonomous region, the process of assessment and research merupakana a must to be done, by using the "methodology and research technology and reveal true and proper requirements and criteria apply to policies that are objectively and rationally justifiable decision ultimately taken can be executed properly.
    \n
    \nThird, that the circumstances of the decision to assign a note, do not get enough support from the community, the study is correct, well-intentioned, but the momentum was not right so that everything can not meet the desired goals. Such cases division of Irian Jaya, which is still required for the maturation of condition can be fully implemented.
    \n
    \nFourth, that the expansion of the blood should not be counter-productive, which is precisely reversed at some point will be forced to make the decision again to merge back to the main area, even in the wipe.
    \n
    \nFifth, that the arrangement and compilation of government on decentralization and autonomy currently no mewujudakan solely for administrative purposes only, but should also create opportunities for the establishment of a healthy democratic system and berdanyanya society so as to initiative and participating in the activities of the state and nation. In relation to regional autonomy, which is essentially that the functions of government can be established in an efficient, effective and productive, then the direct authority of the local government or at least the closest to the people.
    \n
    \nTherefore, if the policy of regional expansion will be more effective, certainly more than the district pemekakran prioritize the province. Can not imagine how excited people when finally Banten Banten Province was born already fought. The Bantam hero embracing, shaking hands while saying "Congratulations", and some even shed tears of compassion. Thousands of people of Banten hysterically while squealing "Allahu Akbar!", "Life Banten Province", "Living House". The scholars say a prayer, and thanksgiving prostration in the court of the Parliament building was magnificent. Chairman of the UN Bakor-Tb. Tryana Sjam'un commented: "Banten Life" "Living House". The scholars say a prayer, and thanksgiving prostration in the court of the Parliament building was magnificent. Chairman of the UN Bakor-Tb. Tryana Sjam'un commented: "We are all public offerings should be grateful to Allah SWT.

    \n";s:2:"zh";s:51258:"

    1953年,首次提出願意增加公眾的矮腳雞到它自己的獨立的西爪哇省境內的居留身份。這個願望似乎與特定狀態的日惹和亞齊省出現了類似要求。萬丹萬丹人覺得也有特權,從來沒有把在荷蘭,曾經獨自一人站在荷蘭封鎖,直到1949(Michrob Chudari,1993:284)發行自己的貨幣。這只是這個願望也不能認真對待。
    \n
    \n實施民主導遊,形成一個新的政府和議會在國家一級,在西爪哇的政治生活,調整政治生活在政府領域的國家水平,形成新的政府機構,引導民主sisesuaikan概念。當時,在西爪哇省,當地政府有兩種,無論是在省級和攝政/直轄市。
    \n
    \n兩種新樣式區域政府和地方政府互助(人們心目中,3月28日,1960)的地方政府。地方政府主席令6這是1959年10月20日起至1960年12月10日舉行的1959年的基礎上形成的新風格。當地政府的行政和立法機構tersususn。行政部門包括省長,誰是幫助政府當局日報(BPH)。根據其規定,州長幫助olrh 6 BPH的成員,但直到當地政府新風格的必和必拓僅3成員,的中共黨印度尼西亞(PKI),伊斯蘭教師(NU)烏里瑪一名代表的一個代表,和一名代表結束的Murba。兩名代表從Masjumi和PNI的一名代表拒絕被委任為BPH成員,因為他們不能放過每一個黨的成員。除此之外,擔任區域以外,州長也作為立法會主席(DPRD音箱新款)。新風格的議會由75 orangt組成的政黨和官能團(SUARDI Djayasoempena ,1965:14-15)。成立後,在中央一級的眾議院代表相互royong的的,在西爪哇,在當地政府的變化。更換新風格自治區政府區域政府成立的基礎上,1960年第5號主席令互助。政府形式持續了從1960年12月10日,由執行局和立法機關。執行局由總督,每天理事會成員(BPH)協助。立法機關互助委員會擔任主席的總督。根據規定,互惠合作理事會由75個席位,但席位三個政黨將memduduki三個席位不被政府承認,所以不填,因為只有72人。
    \n
    \n第三方不被政府承認,那麼它是PRIM,PRN,和工黨。相互合作理事會成員的組成包括政黨的代表和代表小組工作(Kelvin和Djajasoempoena的,1965:15-16)。 1963年,攝政,西朗勾勾sandjadirdja,與社區領袖在攝政廳西朗萬丹的猶太bilhalal事件。那不只有從萬丹,但也從Jasinga茂物地區的數字。超過清真bilhalal的演出結束後,會議繼續。在那次會議上首次創造需要單獨居住的萬丹省的想法。後來才知道當時的想法是形成一個委員會“成立萬丹省(PPB)。該委員會主席由攝政王西冷市官員表示現有各方自己。起初,印尼共產黨(PKI)的元素是不是願意參加,但由於引用的的軸Nasakom(民族,宗教,共產主義)國家政治,萬丹省委員會為dduduk提供在該委員會中的PKI元素。萬丹省委員會最終形成與組成如下:
    \n
    \n主席::勾勾Sandjadirdja(PSII)
    \n
    \n副主席:Ayip Djuhri(NU /國民陣線),對Entol傑出的(PNI /國民陣線),Sukra(PKI /國民陣線)。
    \n
    \n成員:M. SANUSI(PSII /國民陣線),托阿(PKI / DPR-GR攻擊),結核病。 Suhari Chatib(PSII)(曼蘇爾Qorny,2001:88)。
    \n
    \n然後舉行該委員會在廣場攻擊反彈,它變成了想法,以形成從masyarakat.Hal萬丹非凡的讚譽省是可以理解的,因為當時的位置仍然強烈的平民政治家,然後在一個相對較短的時間是水平運動得到無論是從組織的廣泛支持,也是垂直的萬丹地區的行政和立法部門的支持。 1964年,該委員會在雅加達會見了內政大臣(內政部長)。會議期間,內政部指出,人們並不需要,要求萬丹萬丹省,因為有一個思想,從中央政府萬丹人民想要的東西。
    \n
    \n中央政府覺得要感謝的人誰也有助於萬丹不僅在1945年,但對荷蘭殖民者曾感動矮腳雞。只是,根據部長需要耐心地等待處理與DCI(首都地區)計劃擴大到雅加達,丹格朗攝政(Qorny在曼蘇爾2001:88)。 Gentur Mu'min,前人民日報記者在雅加達大使,在1964-1971年之間發表報告,在1965年,它實際上萬丹“幾乎正式的一個省”。但是,由於事件terhjadi G-30-S,它不被執行。他解釋說,委員會有一個會議,萬丹省一隊DPR-GR-RI,不再dingta源和下一個日期,只說發生在1965年的那次會議上,在家裡H. TB。 Kaking(萬丹省委員會掌櫃)。出席會議的H. M. Sandjadirdja Rafiudin勾勾(西朗麗晶紗帝),H. Ayip Dzuhri(GR DPR-RI),和一些社區領袖萬丹,來自雅加達和萬隆。 DPR-GR-RI下隊是空氣參觀明古魯,佔碑,楠榜,萬丹相同,想脫離成為全省的一個省,它自己的父母。
    \n
    \n接下來的記者誰是老人,建議內政部部長少校。Sumarno。已經起草了一份省級初中的時尚區,你想成為全省本身已訂立DPR-GR-RI。根據H。 Gentur Mu'min,就意味著不再是地方,這將是該地區本身全省(曼蘇爾,2001:101-102)。發展的運動,這似乎是成功的,它被認為是由PKI為契機。 DN。主席艾地CC.PKI立即形成CDB(管理區Buerau中部)。器官水平的萬丹省國家開發銀行PKI領導Dachlan裡法伊,後來形成了革命委員會的萬丹(模式PKI)。然而,歷史的車輪說,否則。 DN意圖。萬丹Aidiit並不是一蹴而就的,因為當時事件爆發的G-30-S。 PKI國家開發銀行總部質量凱皮(Mu'min的H.Gentur信息在曼蘇爾,2001:103)KAMMI領事館攻擊破壞和蹂躪。然後安排,蘇哈托郵政pembubabara PKI嘗試其他措施,使最佳tecapainya“章節”Tritura(三大需求的人)和Supersemar中所含的任務。為此,蘇哈托然後執行清理行動對付那些曾被懷疑參與或支持G30SPKI的,他特別是那些在政府官僚機構和軍隊都sispil(Pusponegoero Notosusanto 19939:414)。從清除共產黨的努力,已經形成了自1963年以來,萬丹省委員會的成立,也沒有逃脫。元素的PKI委員會解散。但當局似乎要繼續提出懷疑,該委員會已騎PKI。當然收費委員會,搖搖欲墜,特別是中央政府通過KOP-Kamtib和他的Laksus不斷努力做清潔。因此,該委員會選擇不運行,而。然而,該委員會明確指出,該委員會並沒有纏身的PKI,並認為它是故意誹謗吹呼吸的萬丹(H. Gentur Mu'min Masnsur的進展並不滿意,2001:102-103 )。
    \n
    \n要創建一個新的聯盟,該委員會開始涉及活動家力66在雅加達和萬隆來自Banten。 Siliwangi軍事指揮嚴重關注這項運動的恐懼形成的萬丹省將利用殘存的PKI。萬丹省省委書記,H. Rahmatullah Sidik告訴我,他和圖巴古斯Kaking的(萬丹省財長委員會)區軍區VI Siliwangi總是注視。即使在那之後,不是隨便什麼人想告訴萬丹省的計劃形成的預期都是不可取的事情,因為害怕被當局(Qorny,曼蘇爾,2001:89;的說明Rahmatullah H. Sidik,馬祖爾,2001:104) ,在1966年少將指揮官Siliwangi Ibrahim Adjie的,科勒姆064/Maulana優素福開創的使命,等等,幹萬丹省的運動。毛拉·優素福的第一運動是計劃軍事行動Siliwangi巴克提大規模軍事命令級別,誰是一個旅長一般營運Priatna副司令員,曾一直的或然金翅鳥II在非洲剛果(Qorny,在曼蘇爾(2001 Qorny在曼蘇爾司令Rangkasbitung人: 102-103)。
    \n
    \n根據Danrem矮腳雞大校安瓦爾Padmawijaya巴克提Siliwangi進行的軍事行動。的第一和最古老的建築經濟基礎設施的萬丹,箱子建築西朗一般會議廳的Danrem數字,改過自新港Karangantu的,翻新的大清真寺萬丹,也執行建築分公司IAIN蘇南姆魯Djati攻擊(現在毛拉哈桑丁染色),大壩Cicurug Malingping,彩虹浴石,和其他人(曼蘇爾Qorny,2001:89)。安瓦爾上校與當地政府的支持下,成功的使命(西朗,Pandeglang勒巴克)。預計這方面的努力,以營造輿論,問題不在於形成省迫切。 Sekalpipun操作繼續,但不會削弱駕駛的萬丹省的精神和意志。記錄委員會邀請-GR DPRD Tk.I賈巴爾Kastura領導人,操作賈巴爾萬丹Kidul和B委員會DPRD-GR領導準將(POL)領導的團隊成功的實地踏勘。 DOMO Pranoto所有政治領袖,社區領袖,組織,和青年對話(66級),萬丹(曼蘇爾Qorny,2001:89)。
    \n
    \n萬丹省委員會於1967年4月21日,定義的“Kebupalatan測定委員會的萬丹省”。開始它的內容與緒論,含idiil萬丹省建立基礎和法律基礎。進一步提出了兩個條件,是全省的主觀條件的人的願望或意願,以使該地區一萬丹省和那是自然的客觀要求蘇伯資源(SDA)和人力資源(HR)是足以維持一個省的生存能力。在確定信描述的自然和人力資源,擁有的萬丹。關於國家藥監局解釋說,可以充分和剩餘農產品,如大米和豆類如果實施適當的技術,也有diBanten的橡膠園,椰子,丁香,胡椒,panilli melinjo(萬丹地區生產芯片的事項),和水果)。海底撈也很重要,因為75%的萬丹地區四面環海。 SDA也是看好的是礦山,水泥鐵礦石Cikurut,材料在阿涅洛爾,硫在Walantaka Padarincang,米卡材料Olean,紐約州懲教署鑽石,煤炭山的Kencana,山madur和其他藏居,一個金礦。此外,也有矮腳雞的旅遊資產,美麗的海灘,自然保護區和烏戎庫隆的歷史文化底蘊eprnah經歷在過去的榮耀。萬丹還計劃將七區,即組成,:西朗,Pandeglang勒巴克,烏戎庫隆,Cilangkahan,格朗和Jasinga。 2,以及市市市政省Cilegon萬丹在1967年,人口約400萬人(進入“Kebualtan完整的決心,可以讀取曼蘇爾,2001:107-114)。
    \n
    \n另一方面,區軍區Siliwangi鎮壓行動,一些積極分子於1967年的萬丹省拘留和盤問。他們是雜。 SANUSI,PSII的身影,他的立場作為主席的DPRD-GR Tk.II攻擊,結核病。 Kaking(45戰機成功在水稻業務和Rachmatullah Sidik,教育家活動家攻擊Sekber專業集團黨拘留雜SANUSI表弟Atje Chutbi警察署助理署長(BPH西朗)參與革命委員會(模式PKI進行)萬丹順便也,他的兒子名叫Chutbi和Cholid不包括管理或活動家萬丹省。一般來說過度,Siliwangi軍事指揮官,少將將軍HR Dharsono使每日報價pernyataaan心靈,基本上指責運動模式的PKI(ISIS信DPR-GR的RI和可以讀取該法案在萬丹省曼蘇爾,2001:116-121)。
    \n
    \nUwes Qorny說,在1968年,他成為了西爪哇地區凱皮計劃在西爪哇省西冷市召開領導會議凱皮。他出席3的凱皮信使中心組成的的元素IPNU黨(NU),IPM(穆罕馬迪亞),SEPMI(PSII)。他們被問及本次會議的議程是討論這個問題的萬丹省。邀請驚嘆這個問題在心目中Uwes,萬丹省的問題被帶進國家會議凱皮背後是不可想像的,所以他要求與會代表的問題的背景是什麼。他們開了卡,他們攜帶消息布里格Murtopo,ASPRI(私人助理)政治總統蘇哈托,誰是非常有影響和Opsus的指揮官(特種作戰)。準將Murtopo的說服力地傳達的消息Murtopo Uwes所以凱皮賈巴爾萬丹沒有討論的完整性凱皮,而不是分裂凱皮Priangan的凱皮萬丹。然後在1970年,通過政務首長特別上校阿卜杜拉Prawirakusumah與社區領袖和學生在萬隆萬丹西爪哇省,西爪哇總督做籌款的方式與所有組件在萬丹(可以在萬丹省讀信的DPR-GR-RI和法案曼蘇爾,2001:90)。同時發送Murtopo達努“穆罕默德哈桑,DI / TII賈巴爾加夫的前指揮官使用Opsus。因此,聯合籌款已一直持續操作中心和西爪哇總督進行2不同的慾望萬丹環境中為(DPR-GR-RI和該法案的信的內容可以被讀出在萬丹省曼蘇爾,2001:90之間找到共同點) 。
    \n
    \n阿卜杜拉上校隊通過國會萬丹萬丹-GR其中強調的實質性要求萬丹Propvinsi asiprasi是一種權利,而不是人,但時間被視為適當的決定的人設法使某種共識。儘管這被認為是接近成立萬丹省的期望,在1970年8月24日,27 Bustaman發言人,SH,DPR-GR成員提出的倡議的萬丹省賬單(DPR-GR-RI和比爾萬丹省信可以讀取在曼蘇爾,2001:91)。該提案不能聽到,因為許多障礙,其中包括州長Solichin.GP。不準備釋放萬丹和中央政府沒有開綠燈。雖然建議DPR-GR-RI西爪哇tk.I完全投降的中心。
    \n
    \n隨後,於10月25日,1970年全會大會舉行大社會,驗證萬丹萬丹中央委員會主席團,坐在諮詢TB主席的。巴赫蒂亞爾裡法伊,主席的秘書艾哈邁德Ayip Abdurachman Nurjani。同時也是作為一個成員:Uwes Qorny,30年後單獨建立萬丹省舉行了一次公開的願望。此外,也有Ekky Syahrudin哈桑Alaydrus,他還參加了在改革時代後(Supandri,2002:32-33)。有一件事值得驕傲在1970年萬丹社會,蘇丹Ageng Tirtayasa獲委任為民族英雄總統No.45/TK/1970。它不是menggemberikan DPR-GR 1971年的選舉結果沒有如期比爾Porvinsi萬丹。之後,其餘的新秩序的的萬丹terpaksan沉默。有一次或兩次行動萬隆萬丹學生大漲,但並沒有給預期的迴聲。具有能夠保持patrimonialistis狀態屬性安全控制的方法碧娜格拉哈的。
    \n
    \n直到所有的突如其來的26年後,當1997年8月,新秩序開始動搖,從獨立日盧克曼·哈基姆Uwes Qorny採訪就需要建立的萬丹省。在一篇題為“Uwes Qorny:時間萬丹省成為的第28屆”披露,成為28萬丹省的政府披露的時間順序形成萬丹省的想法的人以及一個動態的法律訴求的權利。隨著這一消息的到來,如果從睡夢中驚醒萬丹(Qorny在曼蘇爾,2001:94)。當蘇哈托重新當選的大會大會(SU)大會於1998年3月出現負面反應各界特別意圖的政治基礎設施的力量改變了國家主席,響亮的反應時,蘇哈托總統宣布內閣組成於1998年3月14日。雨後春筍般冒出來的各種意見認為sususna內閣腐敗,官商勾結和裙帶關係(KKN),的注入。
    \n
    \n在內閣不僅看起來蘇哈托的親信,但它似乎蘇哈托的女兒西蒂Hardiyanti魯克馬納之一,相信佔據社會事務部部長的位子。民間就像完全失去了對政府的信心。希望獲得一個廉潔的政府,並有望使國家擺脫危機發生腐敗載貨內閣的外觀似乎消失。感覺再也不能預期,預計新政府應對危機,人們APDA終於得到積極採取自己的方式在處理與失望。蘇哈托總統恢復人民的信任ddengan救援工作的最後一次嘗試,通過改組內閣失敗,考生被問部長dudukpun有沒有興趣再次佔領。
    \n
    \n最後,在5月21日,1998年總統蘇哈托把他和副總統哈比比宣誓就任新總統。現在似乎傾向於鎮壓社會新秩序的結束重振民主新鮮空氣。然而,政治操縱哈比比內閣不能得到市民的積極響應。然而,回答社會哈比比的需求發出的政策立法的形式,釋放政治犯,開放新聞自由,自由組建政黨和法律改革和人權。
    \n
    \n經濟領域,哈比比還試圖出台政策,可以降低通脹水平,為恢復經濟承受能力,社區經濟發展,銀行業重組,改善印尼盾的可用性。釋放政治犯sedidkit哈比比政府解除政府的形象堅持民主價值觀niali的保單號碼。支持這項政策不僅在國內,也有來自國外。哈比比舉行各種演習的政治變化mendogkrak同情的人來統治慢鎏哈比比率領的政府的存在的人產生了積極的期望。這是一個新的機會,萬丹的人認識到,久不願望。一天後,蘇哈托總統下台,由H.導致數千人萬丹Mulya成港灣狀謝里夫和青年領袖史納延萬丹來表達支持北京哈比比。當1998年11月10日的特別會議,政府決定舉行(Swakarsa安全),以確保審判。再次,居民組來參加萬丹帕姆Swakarsa的案件(Mansur,2001:124)。 1999年初,美國總統BJ。請哈比比規劃參觀萬丹在1999年1月底,H. Mulya成港灣狀謝里夫,伴隨著一些Kyai和一些字符被稱為到總統府為這次訪問做準備。按照原定計劃於2月5日(星期五),1998年總統哈比比參觀萬丹。會議地點選擇伊曼伊斯蘭寄宿DAUL為首的Pandeglang KH阿米努丁易卜拉欣。方案旨在按照西爪哇省長和部長們來到國務秘書,國防/武裝部隊司令維蘭托部長,宗教事務部長馬利克法賈爾合作社部長阿克巴爾/小型企業和膨化Sasono。的照顧者彭杜克Pesantren DARUL伊曼K.H.易卜拉欣Aminudin建議,前者萬丹地區居住上升到萬丹省。在那次會議上,美國總統BJ。 Habibietidak拒絕這一建議,指出,建議只去通過的憲法機制。 Diajukna類似的建議K.H.曼蘇爾Muchjidin對話總裁BJ。哈比比在相同的訪問時在Pandeglang(曼蘇爾,2001:127)。
    \n
    \n萬丹人感到新鮮的微風總統的響應。據報導,萬丹的各種印刷媒體和電子媒體。萬丹快速週報,含有多種萬丹省的計劃形成的文章,以及支持計劃有關的活動的新聞。實現人民的願望,萬丹萬丹省的橫空出世,完全利用各方誰提前選舉競選。在戰役中例如黨MKGR,Pandeglang明確指出壓倒性的支持萬丹社區。新月星黨(PBB),這也是競選在Pandeglang,說明同樣的事情。即使國家授權黨(PAN)大膽的運動:“潘勝,萬丹省這樣的!”(曼蘇爾,2001:130;採訪因陀羅阿比丁,8月20日,2003年)。
    \n
    \n早在1999年,發生在村的變電站Tanjak,Pandeglang舉行HALA bilhalal的基金會七井和以前的學生SMP Pandeglang的團聚。在那次會議上,Ekky Syahruddin,談論改革。 ,等等,他建議人們改革萬丹的機會,重新打開話語形成的萬丹省。這樣的會議也進行了高中化學Alalnys的西朗和一間會議ternyatta更進了一步。規劃與會者抗議眾議院在雅加達的代表。會議結束後的幾天,巴士利亞姆矮腳雞青年赴眾議院在雅加達,萬丹省的願望轉達形成。這只是因為它沒有仔細規劃,這些抗議活動沒有返回任何結果。但是,至少這是第一步,矮腳雞青年繼續開放有關萬丹因陀羅阿比丁9月2日,2003年在雅加達(採訪)的話語。下一步更有針對性的青年在西朗納入印尼改革青年運動(GPRI)。會議,討論H.在家裡舉行鋁不確切Sanuri議會大樓西朗。這些年輕人還訪問的智力領袖,如HMA Tihami,校長的染色西朗,Muarif紅麻哈桑,國家研究中心的考古學家。帕特雷酒店服務,這將導致在阿涅洛爾萬丹社會諮詢委員會主席阿古斯Najiullah Aenk Chaerudin陪同易卜拉欣和烏迪內Saparudin的進一步舉行會議。一些雇主要求萬丹審議融資的貢獻。 (面試與因陀羅阿比丁,誰也出席會議)。
    \n
    \n這個想法K.H.艾爾沙德,Djuwaeli董事長安瓦爾Matla'ul產品,成立工作組PPB,一些社區領袖加入。萬丹省建立規劃計劃舉行各種會議。顯然,這是不是唯一的組想想PPB,其他團體應運而生。在1999年7月中旬,由H.共同主持Uwes Qorny。他的第一項活動是舉行集會,在廣場西側西朗舉行。會議宣讀萬丹人民的宣言“,1999年簽署的30萬丹的重要成員,其中包括Ichsan索夫嚴,UU Mangkusasmita的Uwes Qorny,Djajuli Mangkusubrata,古納萬和其他。該聲明內容如下:“人民我們Bismillahirrohmanirrohiim,萬丹,特此聲明,省萬丹Tk.I的時間來建立。其他事宜合法化應該按照規則和條例,最快的節奏應用perundannga的舉行。五月真主,我們的鬥爭,ammien,西朗,週日5 Robi'ul Tsani 1420/Minggu 7月18日,1999年“(曼蘇爾,2001:174-175)確認政府供養的人的意願相違背meridho'i 199 7月下旬開始出現,內政部長哈米德·夏萬高中畢業典禮之際在Jatinangor公共管理(STPDN),萬丹人民的意願,是很自然的事情,需要處理的東西。部長的說法,萬丹人民熱烈歡迎。然後8月1日,1999(曼蘇爾,2001:2001:134)。
    \n
    \n國家研討會召開的“加強實現投影萬丹省舉行”在飯店帕特雷亞沙阿涅洛爾。發 言者是法律和立法Yusril Ihza馬亨德拉,Ekky Syahruddin(DPR-RI),:艾爾沙德Djuwaeli(PB Matla'ul主席安瓦爾)HMATihami(STAIN主席SMHB),主管民政事務赫爾曼·易卜拉欣的公共關係部,和R.部長古納萬。看看每個字段的揚聲器,假設實現當之無愧的萬丹(Supandri,2002:37;馬祖爾,2001:134-135)。
    \n
    \n在研討會上,參加萬丹社區領袖,它是重要的代言工作組形成的萬丹省(WG-PPB)由艾爾沙德Djuwaeli的主持,的Ridwan RUSLI的秘書長和司庫R.古納萬,坐落數字,如Ekky Syahruddin H.一些顧問巴赫蒂亞爾圖巴古斯裡法伊,圖巴古斯Sochib沙桑,Uwes Qorny,H. Mulya成港灣狀謝里夫,H.佐科,UU Mangkusasmita的圖巴古斯Farich Nahril,Djajuli Mangkusubrata等(Supandri,2002:37-38)Munandar。
    \n
    \n萬丹省建立社會繼續通過各種媒體的影響,無論是印刷媒體和電子媒體。在消息披露,努力到mendirikanProvinsi萬丹實際上開始於1953年。和社區響應到的想法antusiasmeberbagai的PPB已經促使一些著名的精英,以鞏固自己在一個更加有序的,系統的,有組織的。同時,繼續滾動PPB的想法。仍處於1999年8月成立工作委員會的PPB帕里村區Mandalawangi的。該機構負責在各地區編制管理。在當時,它被編譯:PPB委員會小組委員會(SK-PPB)主席與以撒ACENG Pandeglang。幾天後,於8月28日,1999年的會議彭杜克Kharisma納閩舉行,並產生論壇收集Pandeglang居民將加強的鬥爭SK-PPB Pandeglang。
    \n
    \n此外,1999年9月11日,在格拉哈潘查希拉Paneglang,SK-PPB Pandeglang Fosgalang董事會宣布一次就職典禮。該組織主席由H. Djadjat Mudjahidin副主席K.H.阿米努丁易卜拉欣的HM顧問委員會主席玉米醇溶蛋白,前者的麗晶Pandeglang,中的事件,SK-PPB Pandeglang發表了一份聲明,其中包括敦促政府立即成立萬丹省(曼蘇爾,2001:144-145)處理DPRD Pandeglang的。在這個非常有趣的活動,特別是Pandeglang然後一個字符的歷史合法性,既是一份聲明中。他說,他的祖父曾經告訴,如果你想實現的萬丹省,如果你想成功,必須開始Paneglang,tutugan Pulosari。因此,在帕里村舉行了一次會議時,他的成功感到自信的,因為的前王國Tutugan Pulosari首先是Salakanagara(曼蘇爾,2001:145)。這是有趣的,因為聲明後,萬丹的地位,或者是後eventum語句。 1999年9月20日,董事會SK-PPB萬隆芝形成,與主席:H.穆斯林Djamaludin,局長TB。西爪哇省政府開始坤Maulawarman,同時也形成了SK-PPB西朗區主席:艾哈邁德Sudirdja的,解決什麼是發生在萬丹,要注意姿勢,如果萬丹獨立,這意味著大部分收入( PAD)失去了,更不要說其他方面的影響。萬丹人族元素,試圖來哥冬沙爹自己的願望。例如,1999年10月4日,福爾班(矮腳雞運動論壇)這幾個要素組成,在倫敦berdomisli地區的學生組織,別人反響之間(學生Pandeglang家庭),庫瑪拉潘泰(家庭學生勒巴克的),KMC(kKeluarga學生省Cilegon),IMB(學生協會矮腳雞),RTC(家庭學生萬丹),(矮腳雞學生家庭協)IKMB,和Kamayasa(家庭學生Tirtayasa),主席團是Saefudi,和協調的行動DIVIS伊万的Ridwan,來進行對話與爪哇省長Oktpber 29以西,1999年,西爪哇省長HR的Nuriana提供援助基金會“Saung kadeudeuh”矮腳雞,員工156人,一類和二類勒巴克攝政RSS房子首付援助的形式,金額為2.184億。
    \n
    \n在那次會議上,總督質疑是否希望建立萬丹省的願望極少數的精英,或什至渴望的人嗎?總督提出舉行全民公決。省長外交上說,他不會阻撓PPB,只要它是在一個民主和憲法(心靈,10月30日,1999年)。 ,1999年11月2日作為建立KPPB的延續成立董事會小組委員會在Tangerang丹格朗,萬丹省(SK-PPB)的形成是由H.主持達明人力資源和董事會在同一天也形成SK-PPB省Cilegon,由H.主持 - 財團Riva'i(主席的國會省Cilegon)(2002:47)Supandri。在一個比較快的過程中,有兩個偉大的組織,已經站在7月18日,1999年和WG-PPB PPB KPPB 1999年8月1日成立。 Rangkasbitung和年齡這兩個組織都來自這兩個組織的主席薩姆在兩個星期內。但似乎有主席之間的不匹配。雖然已經有試圖尋找協調mempersatuakn KPPB和WG-PPB,想必PPB行動工作組由KPPB返回。於1999年11月6-7日召開協調會議(Rakor)的KPPB-PPB舉行的工作組會議舉行的伊斯蘭中心攻擊沒有被邀請。萬丹四區兩市代表參加的協調會議。這導致了1999年11月20日至24日的一次會議上彭杜克Kharisma納閩,產生波科10頁厚的想法,這是一隊九Uwes Qorny,Eutik Suwarta ACENG以撒,制定Agus的aan Heryana的,Tjutju Suryalaga,特里亞納Yayat慾望,德德Biul,H. djadjat Mudjahidin,K.H. Djunaedi。被稱為“藍皮書”的主要思想向議會提交了居住區萬丹,西爪哇立法會會議上,西爪哇總督,眾議院和總統阿卜杜拉赫曼·瓦希德(曼蘇爾,2001:162-173)。 1999年11月27日爆發之間的宿怨與KPPB WG-PPB PPB工作組,添省Cilegon Kuring吃紗麗舉行了一次會議。在該事件中,邀請攝政,市長,議會主席,以及公眾人物,如Ekky Syahruddin,SE(DPR-RI),H.圖巴古斯Farich Nahril,H.沙桑圖巴古斯Sochib與其他人。同時,董事會KPPB沒有書面邀請。娜姆建議H.圖巴古斯Sochib沙桑,管理員KPPB問出席。事實證明,在會議上,領導人KPPB只是一個旁觀者,使氣氛變得緊張的會議。誰成為了主機秀berusha的Ekky Syahruddin協調氣氛要求IWA Tuskana KPPB的代表說話。說話時響起玻璃破裂。雖然Ekky努力克服的情況,板KPPB的最終離開了展前會議結束(曼蘇爾,2001年155家,2003年8月19日的採訪與Nahril H.Tb.Farich)。晚上也有人宣布籌集的資金從攝政王的鬥爭,市長,數字萬丹。看到的人誰是如此熱心與PPB萬丹的態度,人民的代表在會區萬丹居住區在人民群眾日益增長的期望響應。 1999年12月2日,議會攻擊Tk.II的決定,批准成立的萬丹省。萬丹省的問題,繼續迴盪,萬丹的領導人試圖獲得民政事務部長的支持。雅加達和萬丹等領導見面的機會首頁部長Suryadi Sudirdja後,部長1999年12月3日開幕展覽在Bidakara,雅加達。在舉行的會議在Restourant酒店,萬丹省的領導人也將出席結核病。 Farich Nahril,H.馬爾迪尼。 H. Uwes Qorny,H.艾爾沙德Duwaeli,阿里葉海亞,H.M.I. Tihami和H.Tb.Chasan Sochib。內政部長建議如果人就被圍捕萬丹。 H. TB。 Farich Nahril,仍然是一個關係*與Ekky Syahruddin家庭,誰曾來開會,的邀請的Aenk Haerudin,誰負責工作組PPB KAHMI成員。然而,他離開前的會議活動結束後,看到的情況之間充滿KPPB和WG-PPB。
    \n
    \n1999年12月5日舉行的集會KPPB廣場的大清真寺的萬丹喇嘛,主題是“通過建立全國會議的萬丹提高人民的福利經濟”。在那次會議上,以撒ACENG讀“國家宣言”成立萬丹省。在聲明的事件,這是出席Uwes Qorny和KPPB,這些數字,也收集了數以萬計的簽名,是目前在公共廣場,在25米長的布條。
    \n
    \n“宣言”的文本設計由添KPPB的,它的內容如下:“我們萬丹人特此聲明,萬丹省的形成時間。合法化事項,應按照法律和法規力量的節奏,盡快舉行。五月真主。祝福我們的鬥爭。 Amien(曼蘇爾,2001:174)。
    \n
    \n提到在KPPB建議,KPPB是唯一的集裝箱社區爭取萬丹萬丹省。也許這也被認為是行為的排斥聯合國工作組主席由KH艾爾沙德Djuwaeli或有一個聯合國工作組KPPB之間的不匹配,尤其是這兩個組織的主席。據一些消息來源memamng兩個組織承認作為唯一論壇,萬丹省(曼蘇爾,2001:147-148,也採訪,與Tb.Farich Nahril一份書面聲明中H.Mardini,9月11日,8月19日,2003年和爭取競爭2003年)。然後,1999年12月7日,該局發出同意法令II級谷聯合國1999年12月13日,緊隨其後由西朗攝政。一天後,於12月14日省Cilegon市議會表達了同樣的決定。該法令轉發到西爪哇立法會和眾議院在雅加達,以及議會的一項法令TK II Pandeglang的當然。
    \n
    \n1999年12月16日,一群學者和社區領袖,正式和非正式的萬丹哥冬沙爹來表達他們的願望。隨後,1999年12月20日,眾議院舉行了工作訪問倫敦,並質疑此事向總督西爪哇。在這樣的機會,州長解釋說,聯合國是相當開放的機會,只要這種慾望是萬丹處理民主和憲法,議會政治批准蕪菁[專利/直轄市人民的願望。在1月9日,紀念蘇丹2000年手持aacara牽引毛拉哈桑丁居住KH TB。瓦絲àSadzili的鋁Qur'aniyah Pondik Pesantren萬丹大清真寺複雜,頭位於西朗。在這樣的機會,誰參加議會主席阿克巴爾·丹戎表示支持為建立萬丹Propinis的。與此同時,II級DPRD萬丹已經批准了聯合國西朗,Pandeglang,Rangkasbitung,勒巴克。 Tanerang時,它仍然不同意(曼蘇爾,2001:183)。
    \n
    \n此外,在萬隆,當主席的眾議院已經表達的態度,支持聯合國,西爪哇省委員會終於同意在聯合國法的建立。然而,西爪哇省長不只是批准。賈巴爾Propinis當地政府,在2000年1月初要求政府官員進行可行性研究,西爪哇省將Banetn。做教授的人類學的帕達達蘭專家大學Baduy育滴提拉Garna研究所大學帕達達蘭,尼娜HERLINA Lubis,印尼分公司首席歷史學家協會西爪哇主席Bappeda賈巴爾問問Kusnaka Adimihardja社會,文化和歷史的萬丹省的評估。作為學者,三位專家作出客觀評估每個相應的字段。聯合國問題繼續推出各種正式和非正式的調查結果,該項研究,幹部培訓活動,研討會,討論和會議的神職人員和其他各種團體。在這方面的發展活動中團隊精神團隊精神,團結,同坐一條船的感覺是重要的事情。人物的感情暴露萬丹萬丹的種族關係問題,它是快樂的會議。歷史上ririskiky萬丹都有自己的歷史,不同的的道路denag Priangan歷史殖民萬丹Mataram.Sementara曾開張帝國。即使是很長一段時間,它面臨的萬丹和歡快的會議無論是直接間接aupun。在殖民地時代,公務員被視為幫兇Priangan荷蘭。正如已經指出,社會運動是地方性的萬丹在19世紀,誰進行了針對性的殖民官員和公務員。這仇隙一直持續到獨立時,有一堆被驅逐革命家的官僚Priangan萬丹。在新秩序時代,萬丹甚至覺得拓殖BAC Priangan的官僚誰成為了攝政官員。隨著格式和結構yangbersifat,政治集中,安置在試劑和市長等領域的重要官員是由中央或省級的口味這麼奇怪陰電彷彿的位置,它幾乎總是一個部分Priangan官員。隨著在該地區由官員Priangan控制的高級人才做一點,如果任何招聘Priangan的也有很多人,所以科皮menjadai的欺騙的“Priangan兵團”。 STAIN主席Hasanuduin的,充分體現了僱員的部分如何根據自己的需要填寫全省人民充分授權的公司對員工沒有任何能力在競選merekrtu。副主席KPPB,Djajuli Mangkusubrata前西朗DPOD隊一度宣稱,“以前在萬丹省seklipun的萬丹更好的獨立生活的人被剝奪了生命的部門,但仍然是”殖民“是其他省份。同樣的,因為它是教授說Untirta Supaman Usaman,援引菲律賓英雄何塞·黎剎,“這是更好地生活在地獄裡,但獨立生活在天堂,但”殖民統治“。也許有一件事是很奇怪,家的外Baduy的人,標籤閱讀“省級或死亡”的大門。 Tb.H. Farich Nahril,MBA邀請H.馬爾迪尼和Muchtar曼陀羅,perjuanagan參加在萬丹省的形成。他們正在努力尋找合適的解決方案,以協調與聯合國有關的所有元素,包括聯合國在內的工作組,協調和KPPB。他們三人相遇在Arya杜達的酒店雅加達。雙方領導人同意邀請雙方的衝突。在接下來的會議,2000年1月18日,在同一個地方,只有KK。艾爾沙德Djuwaeli的,以滿足unangan Farich等。雖然還沒有帶來的兩名男子,但問題似乎是顯而易見的。兩個大組,每組聲稱作為一個論壇,以爭取唯一的萬丹省。然而,根據聯合國社會基層KPPB負責艾爾沙德Djuwaeli的據點,同時在聯合國工作組負責準備在聯合國(曼蘇爾,2001:176,也採訪铽的框架內的人力資源和自然資源。H. Farich Nahril,2003年8月19日和H.馬爾迪尼書面說明2003年9月11日)。但表面看來是兩組之間pesaingan。當組出來單獨舉辦活動的想法,突然其他團體舉辦活動之前,突然其他團體舉辦活動之前。在視圖Tb.Farich Nahril和同志們,和衝突之間KPPB inisangat WG-UN反作用於實現聯合國。那sebabbya衝突必須立即結束一個雙贏的解決方案。“此外,努力H.Mardini中,主席KPPB H.Uwes Qorny終於願意滿足主席的聯合國工作組-KH。艾爾沙德Djuwaeli。 “雅加達集團”終於成功地“調和”志摩日本料理,Arya杜達的酒店在雅加達舉行的事件兩人的賠率。
    \n
    \n會議期間,除了三個發起人,也是學者萬丹,H.MA Tihami眾議院來自Banten代表兩名成員是Ekky Syahruddin danAly葉海亞,以及雙方陣營,即哈桑Alaydrus,H.Segaf烏斯曼,Aenk烏迪內Safarudin領導人Haerudin,H. ,UU Mangkusasmita的灣Jayabaya穆利阿迪,人數約15人。在那次會議上,李文曼陀羅mengusulklan分別舉行大規模silatuhrami在:甘榜Nyimas在Pandeglang Ropoh休息的地方。同時,雖然晚了一點,在Tangerang攝政的利弊之間的吸引力,這是直到2000年1月22日,丹格朗攝政主管發出一份聲明,批准設立的Propinis萬丹。萬丹領袖精英誰是萬丹萬丹,比如萬隆,茂物和雅加達的支持移動。結果是相當積極的,但當然不是少數精英人因各種原因不感興趣,支持聯合國。然而,到底最精銳的矮腳雞支持。誰住在雅加達的人物之一,萬丹是結核病。 H.Tryana Sjam'un。他是誰也是在各個公司的股東和委員的前銀行家和商人。他似乎是在國家範圍內的各種活動的原動力,為了實現萬丹省。開始首次直接參與,,當Uwes Qorny Sjam'un,作為雇主yangbiasa聯合國的可行性研究。應該由一個獨立的團隊進行可行性研究。當他與他的朋友團聚,Uwes Qorny說,這樣的研究將花費太長時間,而聯合國應該在不久的將來實現。在按照協議Arya杜達的酒店1月18日,2000年,mengdakan雙頁面事件,在村里Nyimas Ropoh,Pandeglang。
    \n
    \n作為東道主是H據Muchtar曼陀羅主機,來賓的書,有540人參加,再加上委員會和客人誰不留言簿上簽字,預計參會人數達600餘人。內政部長,誰參加H.努力Surjadi Sudirdja馬爾迪尼,在講話中說,在他第一次看到這麼多的萬丹領導人能走到一起。事實上,的“Ropoh Nyimas會議”學者,戰士,母親是誰成員Iwaba(矮腳雞婦女協會),青年,學生,社區領袖都在萬丹和很多人參加萬丹,攝政王,以及所有的萬丹萬丹省議會主席。在這個silatuhrahmi會議,將其作為邀請者Uwes QOrny,艾爾沙德Djuwaeli,H.馬爾迪尼。同時,萬丹省領導出席,其中包括內政部長中將(RET)Suryadi Sudirdja主席再也KAHMI,铽。 Farich Nahril,Tb.H. Tryana Sjam'un,H> M.Aly葉海亞國會Ekky Syahrudin薩拉斯瓦蒂Umbu,羅尼Nitibaskara學者萬丹,Mustopadidjaja DANH> MA Tihami,雇主成員H.Tb.段Sudrajata沙桑Sochib,哈代H.Hariri,藝術家牟尼卡德,:Dedy古默拉爾(Miing Bagito),H. ACENG以撒,H. Djadjat Mudjahidin,H.,ELWA Tuskana Djuwanda H.Bay Jayabaya穆利阿迪,的學者KH.Aminuddin易卜拉欣。 LML,KH。約瑟和H Mulya成港灣狀H.謝里夫Irja卡里斯H.Mansyur Muchjidin,H.Tb. AAT代禱,:UU Mangkusamita,H,Djajuli Mangkusubrata,阿古斯Najiullah,Tb.Encep Hadimulyana。 Banetn官員出席別人,麗晶Yitno Pandeglang麗晶勒巴克Yas'a的董事長穆利阿迪議會Pandeglang Encep Daden易卜拉欣,及行政立法區之間。丹格朗。其他數字,即,達達,Sudrad以撒ACENG,哈迪·哈里裡,阿隆 - 卡明,Palgunadi,和別人。作為事件的高峰期讀“紐約攝影學院的MAS Ropoh宣言”,這是由Encep Daden主席易卜拉欣議會Pandeglang的負責人的陪同下萬丹本身DPRD讀。它可以被看作是一個官方認可的所有II級DPRD萬丹居住,誰參加了此次盛會。聲明如下:
    \n
    \n1。我們始終保持一致的萬丹居民印度尼西亞共和國單一制國家內的民族團結。
    \n
    \n2。我們呼籲市民萬丹立法和行政部門,無論是面積,並在該中心,萬丹省立即實現,我們已經準備好要緊緊抓住人民的願望,接受任務,將形成萬丹省。
    \n
    \n3。我們萬丹居民同意保持統一和團結,以實現按照與社會的期望,努力提高了全社會的福利,萬丹萬丹的任務。
    \n
    \n同樣,沒有任何干預的聯合聲明使這封信,我們的真相 - 真相的社會責任將是建立在公平正義和繁榮的繁榮。希望這一意圖是永遠存在的,在真主的保護。阿明(曼蘇爾,2001:180-181)。本次會議,這意味著,他們是出席一般的參與者精神感覺的火焰和日益增長的團結意識,一個團結,緊湊的團結為一個目的可能不被堰塞湖再次精神“應該是萬丹省的兄弟情誼感。”一些與會者感到有信心與這種精神萬丹“肯定”是省級的,即使當時會議的細微差別,有一種感覺,如果他真的已經成為萬丹省。
    \n
    \n同意在會議在村Nyimas Ropoh,萬丹省領導會見了董事長議會2005年1月25日。球隊相遇Permata的常青完成計劃,然後一起掀起的議會大廈在雅加達史納延。萬丹社區領袖誰領導出席了理事會sewilayah萬丹,H.Uwes Qorny,TB。 H.Farich Nahril H.Muchtar曼陀羅,H.馬爾迪尼,Tb.H.Tryana Sjam'un,艾爾沙德Djuwaeli,Tb.Chasan Sochib,KH.Aminuddin易卜拉欣,H.Tb. AAT代禱,Djunaedi As'ad,以及其他 - 其他。萬丹深受領導的眾議院主席代表阿克巴爾·丹戎伴隨著其他幾個眾議院領袖在建設努沙登加拉III樓。在那次會議上,主席的眾議院的代表表示的意見,人民群眾的需求,聯合國建議的緊迫性是如此之高,眾議院將會使這些願望可以正確引導。會議結束後,該組提供午餐結核病大約一百人。 H. Tryana Sjam'un在潟湖餐廳雅加達希爾頓酒店。當時,它被談論戰略和下一個步驟,以及各種活動dperlukan聯合國作為一個組織可能無法走沒有財政支持預算。到了晚上,晚餐Tryana Sjam'un邀請誰出席了會議,下午在他的家在南克芒區的幾位領導。在那次會議上,Tryana Sjam'un menyeahkan一些錢H.Mardini的PP活動。 (書面陳述H.Mardidi 2003年9月11日)。會議“雅加達集團”,然後對TB進行。 H.Farich Nahril Permata的常青。作為一個老牌的組織者,他強調,需要良好的規劃,即一定有足夠的資金支持。克圖那麼這一光榮的KAHMI聯絡商人來自Banten熟悉。在會議Permata的常青,結核病。提出Farich Nahril形成一個容器,充當“協調員”組織和與聯合國相關的元素。
    \n
    \n萬丹的商人從當時形成容器稱為“萬丹省企業家協會”,其成員包括Tb.Farich Nahril,H.協調員Muchtar曼陀羅,TB。 ,KH H.Tryana Sjam'un。艾爾沙德Djuwaeli,Tb.H.沙桑Sochib,H.馬爾迪尼,以及其他。 2000年2月4日,萬丹萬丹社區領袖的頂級雇主應邀出席本次會議,惹克芒在雅加達南部八在家Tb.H.Tryana Sjam'un。作為一個委員會邀請者是Tb.Farich Nahril和H.Mardini。在開幕會議上,H.馬爾迪尼表示,有必要設立一個容器將導致該組織的領導人誰的組織和需要。大多數與會者同意成立一個容器幾乎企業家協會萬丹,這的確已經成立以前。然而曼陀羅H.Muchtar,提出一個更合適的論壇,匯集聯合國組的鬥爭,他被評為mengusulkann的協調機構保持容器形成萬丹省(Bakor-UN)。會議還同意Tb.H.Tryana Sjam'un作為主席Bakor聯合國,與會者一致接受一般sebagaiketua Bakor萬丹和結核病。 H.Farich秘書長和H. Nahril馬爾迪尼司庫。在惹拉亞49雅加達Penglima Polim板改進會議設置容器名稱成立萬丹省協調局(Bakor-UN),其中的鬥爭運動萬丹省的所有元素組成是位於萬丹和即的周邊地區,包括雅加達,萬隆,茂物,楠榜。聯合國在運動中,不能忘記的學生,以及由新秩序取代舊秩序的作用,將開啟新秩序,學生的作用是非常顯著的。同樣,聯合國的運動,他們的貢獻是非常重要的。學生積極推薦鞏固自己變成各種團體和論壇,以幫助萬丹省建立具體化的目的是在莫平以外萬丹萬丹一樣,從學生參議院Untirta,色斑,IAIB,AMIK和Akperta萬丹萬丹省以外的學生組織在Depok:UI學院,萬隆:的學生運動論壇萬丹(福爾班),庫瑪拉潘泰,反響,Kumayasa,IMB,IKMB,九巴,HMB,Himata,以及茂物:學生運動( GEMA)(2000:314)Mulyana。也不要忘記境外居民萬丹萬丹還呼籲,以鞏固自己的,或至少存在此問題後,萬隆萬丹揚加(Riwaban),市民萬丹雅加達,Cianjur,楠榜和其他居民。組織這樣的運動當然是努力實現的目標,動作變得更加有效和高效。例如,通過正式的政治機構,無論是在區域,地方和國家(Mulyana,2000:315)的mendesakan支持和建議。在5月,該委員會進行會議邀請政府。當時政府要求推遲成立法案,為建立萬丹省DPOD的未完成。當然,它使得人們延緩萬丹難過,沒有人威脅到關機下來收費公路蘇加諾 - 哈達機場或威脅熄滅在年6月8,二零零零年,董事局主席的電源廠和塊交叉Surlayala天璇巴果亥尼(曼蘇爾,2001:2004-241)聯合國顧問-TB Bakor。 H.沙桑Sochib與Muspida SE-I區和萬丹萬丹的居住社區領袖會面告別總督西爪哇蘇加諾哈達在西爪哇收入在舉行的內務會議。
    \n
    \n在那次會議上,總督的HR Nuriana不能說一下,結果同意還是不同意,因為一直沒有研究DPOD。在本次會議的參與者中,有少西爪哇總督表同意走出房間。會議結束後,TB。 H.沙桑Sochib的自發求離開告別二級西爪哇茂物,井裡汶,普哇加達和Garut周圍的地區。 Safari瀏覽器進行分離,2000年6月20日至23日(曼蘇爾,2001:261-271)。當終於DPOD Bakor聯合國的形成,移動速度快。大堂大堂是由聯合國領導到巴科部長成員DPOD,即拉希德Ryaas部長和部長區域自治法/立法和人權,Yusril Ihza馬亨德拉。
    \n
    \n在會議DPOD,部長們決定要結束這一切值得Bahwan萬丹省(曼蘇爾,2001:242)。在樓梯上2000年7月18日,萬丹領袖們參觀總統阿卜杜拉赫曼·瓦希德在碧娜格拉哈的。幾位領導人誰發言,其中包括铽萬丹總統。 H.三乘Sjam'un和阿里葉海亞。在這樣的機會,總統指出,審判結果DPOD已簽收。在那個場合,總統說,他的祖先,從八代前,來自Tanara的。於是,他仍然有親屬關係,與謝赫瑙威Banteni(曼蘇爾,2001:243-244)。 DPOD隊邀請聯合國Bakor,以聽研究由Tim LJPI進行的。審查進行研究小組DPOD。 2000年8月29日,Bakor聯合國特別委員會由眾議院邀請,萬丹省建立討論定稿。之際,特別委員會主席阿明Aryoso萬丹,國有資本將耗盡為Propinsi.dalam的機會,Ketuan總Bakor聯合國,铽運行。 H. Tryana Sjam'un Bakor主席陪同聯合國,H.Uwes Qorny證實,萬丹是準備成為省。當時,Tryana denganmenitikan的眼淚回答說,如果認為有必要,要運行新的省,萬丹分會會費。 (面試與Tb.H. Tryana Sjam'un,2003年9月2日)。 9月5日,2000部長Suryadi Sudirdja與蒂姆DPOD,,陪同Bakor聯合國寬敞的空間,這是集中在廳Pandeglang酒店進行了審查。在實地考察中,參加等等,國防部長Menotda Ryaas拉希德,和省長HR Nuriana的。這項活動也被用來揭露的結果進行可行性研究LJPI。要對付的研究結果是有利稍差科研所Bantenitu,多迪Nandika的德迪Barnawijaya的,聯合國專家Bakor成員團隊,交付成果Bakor聯合國車間在希爾頓酒店19-20日2000年8月,下一步,聯合國Bakor-TB主席。 H. Tryana Sjam'un表達的意見,在聯合國年底前Tim DPOD的。本次會議在Pandeglang產生了一致的決定,批准和支持建立的萬丹省。因此,從政治,經濟,社會,文化,概念性和憲法的司法管轄區,萬丹省成立的法案已滿足所有要求,所以作為準備頒布法律,將可以完成通過談判級別IV / DPR決定由2000年9月結束。然而,自2000年9月理事會正在運行的凹槽結束,它被同意討論級別IV於2000年10月4日,這是之前通過談判級別III在2000年10月3日和它被批准的諮詢機構於9月7日,二零零零年舉行( mulyana,2003:342-343)。
    \n
    \n然後10月3日,2000委員會會議。在這次會議上,政府已經報告,必要的要求都滿足使政府能夠批准該法案在萬丹省成立已被讀取,並批准為IV級繼續談的下一個早晨,這是於2000年10月4日,為了獲得眾議院的代表,可以進一步批准提交給政府立法。週三的一天,2000年10月4日,從學者,學生,非政府組織成員,藝術家,擠滿了國會大廈舉行一次全體會議當天數千人萬丹一直在等待矮腳雞。聽了現有的派系年底批准條例草案形成到2000年的第23號法律的萬丹省,萬丹省建立的高峰期發生在9:00 ARI在13:30結束,本次會議的意見。所有零碎眾議院一致同意批准。預計這一舉措的建議是電機的專業集團黨一派發展政策的戰略必須包括萬丹三件事情:第一,賦予社區權力的核心理念是“建築面積”。二,利用,維護和發展的資源潛力的應用模型萬丹專注於廣泛的社區參與,透明度,良好治理和腐敗,民主,有求必應,誠實和公平的發展。三,利用的潛力和特點,領土,資源,文化,科技,宗教和道德的規範和人的能力和社會公益事業的發展。在講話中部長Suryadi Sudirdja的說,萬丹省的處理khsususnya形成,並在其他領域擴張一般只能提供pekajaran的好我們所有的人,在面對類似的情況在未來。我們可以採取的教訓如下:
    \n
    \n首先,該政策設置的想最重要的是,以成為公眾感興趣的,應該我們同意有需要諮詢的社區,建議和意見的機制,這樣的時候採取的政策,社會是更多比它可以提供支持的準備。
    \n
    \n其次,政策設定的過程,在這種情況下,建立新的自治區域,過程一個評估和研究merupakana的必須到被做,通過使用“方法和研究技術和揭示真正的和適當的要求和標準,適用的政策,是客觀和理性的合理的決定最終採取正確執行。
    \n
    \n第三,決定分配一個音符的情況下,沒有得到足夠的社會各界的支持,這項研究是正確的,用心良苦,但勢頭是不正確的,一切都無法達到預期的目標。這種情況下,分工伊里安查亞,這仍然是需要條件的成熟,可以全面實施。
    \n
    \n第四,擴張的血,不應該是反生產力的,而這恰恰在一些點逆轉將被迫再次作出決定,合併的主要區域,甚至在擦拭。
    \n
    \n第五,認為目前的安排和彙編的政府分權和自治mewujudakan,僅供行政僅供參考,但也應該創造機會,為建立一個健康的民主系統和berdanyanya社會因此作為主動和參與的國家和民族的活動。在有關區域自治,它本質上是政府的職能,可以建立一個高效,有效的和富有成效的,那麼直接在當地政府權威,或至少是最接近人民。
    \n
    \n因此,如果區域擴張的政策將更加有效,肯定不止區pemekakran的全省優先。無法想像如何激發人們終於在萬丹萬丹省出生時已經打了。矮腳雞英雄擁抱,握手,一邊說“恭喜”,有的甚至流下了同情的淚水。成千上萬的人萬丹歇斯底里地尖叫“Allahu阿克巴爾!”,“生命萬丹省”,“住房”。學者說祈禱,和法院議會大樓感恩虛脫得金碧輝煌。主席的聯合國Bakor結核病。 Tryana Sjam'un說:“萬丹生活”,“生活家”。學者說祈禱,和法院議會大樓感恩虛脫得金碧輝煌。主席的聯合國Bakor結核病。 Sjam'un Tryana評論說:“我們所有的公共產品應該感謝真主。

    \n";}


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan