Uraian Tugas

Badan Penghubung mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga.

Kepala Badan :

a. Kepala Badan Penghubung Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat, serta Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Badan Penghubung Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Badan Penghubung Daerah berdasarkan rencana strategis Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

6) Merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Banten di Jabodetabek dan Mahasiswa Banten di luar Provinsi Banten, Data dan Informasi, Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan;

7) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan umum dan rumah tangga;

8) Menyelenggarakan Pengelolaan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini Indonesia Indah;

9) Menyelenggarakan Pengelolaan Wisma Banten di Jakarta;

10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta;

11) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;

12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan data;

13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Daerah; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi Badan Penghubung Daerah.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan program kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset di lingkup Badan Penghubung Daerah;

7) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi aset badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8) Menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis Badan Penghubung Daerah, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah lingkup Badan Penghubung Daerah;

9) Menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;

10) Menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Badan Penghubung Daerah;

11) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Badan Penghubung Daerah;

12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Penghubung Daerah; 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah :

a. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan rumusan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah dengan menguraikan pokok-pokok petunjuk prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman pelaksanaan;

6) Melaksanakan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah di luar daerah Provinsi Banten serta melaksanakan fasilitasi apabila diminta oleh DPRD Provinsi, Bupati, Walikota, DPRD Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi Banten di Jakarta;

7) Melaksanakan fasilitasi Kementerian/lembaga ke Banten;

8) Mengoordinasikan kegiatan kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;

9) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Wisma Banten di Jakarta;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat :

a. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menginventarisasi, mensistematisasikan, menganalisis dan menyajikan data dan informasi masyarakat Banten se– Jabodetabek dan Mahasiswa Banten di luar Provinsi Banten;

6) Melaksanakan Fasilitasi pelayanan masyarakat Banten di Jabodetabek;

7) Melaksanakan pembinaan terhadap mahasiswa asal Banten di luar daerah Provinsi Banten;

8) Melaksanakan fasilitasi rapat pertemuan mahasiwa Banten di luar daerah Provinsi Banten;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan :

a. Kepala Sub Bidang Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan dengan menguraikan pokok-pokok petunjuk prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman pelaksanaannya;

6) Mengoordinasikan, menginformasikan dan mengolah data tentang promosi, Investasi, Kelembagaan dan informasi daerah;

7) Menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan pertemuan para calon investor baik dalam maupun luar negeri;

8) Melaksanakan pengelolaan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini Indonesia Indah;

9) Memberikan layanan informasi dalam aspek ekonomi, pembangunan sosial, budaya dan pariwisata melalui media cetak dan elektronik;

10) Melaksanakan koordinasi promosi potensi daerah dengan Perangkat Daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Banten;

11) Melaksanakan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;

12) Melaksanakan fasilitasi pelestarian seni budaya Banten di Anjungan Daerah Banten Taman Mini Indonesian Indah;

13) Melaksanakan koordinasi fasilitasi promosi kebudayaan dan kesenian Banten yang diselenggarakan di luar daerah Provinsi Banten;

14) Mengoordinasikan kegiatan hubungan antar Lembaga Pemerintah, Kementerian/Lembaga, dan Swasta maupun lembaga masyarakat;

15) Melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan daerah dengan Lembaga Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga, dan Swasta maupun lembaga masyarakat;

18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

admin
Visits : 1968