Sejarah Badan Penghubung

Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah, yang mempunyai tugas membantu gubernur untuk melaksanakan fungsi sebagai penunjang Urusan Pemerintahan (Kongkuren) yang menjadi kewenangan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebanyak 32 urusan yaitu wajib dan pilihan  dengan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018  tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 bahwa Badan Penghubung Daerah adalah jabatan administrator termasuk Organisasi Perangkat Daerah setingkat Eselon III yang tidak dilakukan Pemetaan, skoring dan besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi yang berkedudukan di Ibukota Negara (Pusat Pemerintahan). 

Badan Penghubung Daerah  sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu untuk memudahkan rentang kendali dan menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat,  sehingga dapat berperan dalam  membantu untuk  memudahkan berkomunikasi serta administrasi antara daerah dengan pusat.   

Peraturan Daerah Provinsi Banten  Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten turunannya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, lampiran V point F terdiri dari:

1.            Kepala Badan;

2.            Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

3.            Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelanggaran Pemerintah Daerah;

4.            Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat;

5.            Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan.