Informasi Berkala
- 1. Profil Badan Penghubung Daerah
- 2. Sejarah dan Kedudukan
- 3. Domisili Beserta Alamat Lengkap
- 4. Ruang Lingkup Kegiatan
- 5. Visi dan Misi
- 6. Tugas dan Fungsi Beserta Kantor Unit Dibawahnya
- 7. Struktur Organisasi
- 8. Profil Singkat Pejabat Struktural
- 9. LHKPN
- 10. Maklumat Pelayanan
- 11. Agenda Kegiatan Kepala Badan Penghubung
- 12. Sumber Daya Manusia yang Dimiliki
- 13. Informasi Pelayanan
- 14. Statistik Kepegawaian
- 15. Statistik Keuangan
- 1. Rencana Kerja
- 2. Rencana Strategis
- 3. Penanggung jawab dan pelaksana program
- 4. Target dan capaian program dan kegiatan
- 5. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
- 6. Anggaran program dan sumbernya
- 7. Informasi layanan khusus
- 8. Perjanjian Kinerja
- 9. Indikator Kerja Utama
- 10. Pengukuran Kinerja Kegiatan
- 11. Laporan Capaian Kinerja
- 12. LKIP
- 13. Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai dan/atau Pejabat badan Publik Negara
- 14. Informasi penerimaan peserta pelatihan
- PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
- PERKI 1 TAHUN 2010 TENTANG INFORMASI PUBLIK
- PERGUB BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
- PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2016
- PERGUB NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG SOTK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
- PERMENDAGRI NOMOR 28 TAHUN 2014
- PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PPID
-SK KETUA KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018
- UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009
- INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2020
- KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020
- KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2020
- KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN TENTANG GUGUS TUGAS BARU
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA (COVID-19)
- PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
- SURATEDARAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19
- PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 58 TAHUN 2020
- 1. Layanan Permohonan Informasi Publik
- 2. Layanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik
- 3. Informasi Tentang Hak Dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
- 4. Informasi Tata Cara Pengajuan Keberatan
- 5. Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 6. Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi
- 7. Formulir Keberatan
- 8. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
- 9. SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi
- 10. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
- 11. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP
- 12. SOP Pengujian tentang Konsekuensi
- 13. SOP pendokumentasian informasi publik
- 14. SOP pendokumentasian informasi yang dikecualikan
Add New Comment