Whistle Blowing System (WBS)

Tentang WBS

Whistle Blowing System (WBS) adalah layanan yang disediakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten bagi Anda yang memiliki saran, kritik, masukan, dan informasi serta ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran etika, norma, hukum, atau aturan yang berlaku, yang terjadi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.



Siapa yang bisa menggunakannya?

Pengguna layanan ini (disebut pelapor) adalah setiap orang. Setiap orang bisa menggunakan sistem ini untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.



Kriteria Pengaduan

Layanan Whistleblower Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten menerima pengaduan yang terkait dengan tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Kerahasiaan Seorang Whistleblower

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten menjamin kerahasiaan whistleblower. Perlindungan atas kerahasiaan identitas whistleblower akan diberikan kepada whistleblower yang memberikan informasi tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

 

Penyampaian Pelaporan Whistle Blowing System

 

Penyampaian pelaporan baik dari pihak eksternal (masyarakat) dan internal (Petugas) yang melaporkan adanya suatu aktivitas fraud atau pelanggaran terhadap peraturan dan berbagai praktik penyimpangan dapat menyampaikan kepada sejumlah media komunikasi yang secara khusus diperuntukkan Whistleblowing System yakni sebagai berikut :

 

·         Telepon (021) 83700282

·         Fax (021) 83704336

·         Email ppid.penghubungbantenprov@gmail.com

 

Kriteria laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan dan dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur paling kurang meliputi :

 

·         Identitas pelapor (sekurang-kurangnya nama).

·         Deskripsi/ kronologis kejadian.

·         Nama, jabatan dan unit terlapor dan/atau pihak yang terlibat.

·         Waktu dan tempat kejadian dugaan penyimpangan.

 

 

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again