Tupoksi


(1)Badan Penghubung Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 151

(2)Badan Penghubung Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Hubungan Antar Lembaga.
(3)Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
a.pelaksanaan koordinasi dan pengumpulan dan informasi urusan pemerintahan dan  pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta ;
b.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
c.pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan fasilitasi pembinaan masyarakat daerah Provinsi Banten di Jakarta;
d.pelaksanaan publikasi promosi Pemerintah Daerah dan fasilitasi investasi daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Share :